Badan Otorita IKN Usulkan Tambahan Anggaran Rp8,1 Triliun untuk IKN

Jakarta, MI - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, serta Kepala Bappenas terkait dengan usulan tambahan anggaran.

Dalam usulan tersebut, Basuki menjelaskan bahwa Badan Otorita IKN mengajukan permintaan tambahan dana sebesar Rp8,1 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif.

“Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp8,1 triliun untuk tahun anggaran 2025,” ujar Basuki di kantor Otorita IKN, Jakarta, Senin (9/12/2024). 

Basuki juga menambahkan bahwa anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk mendukung kelancaran pembangunan konektivitas di IKN.

Terkait dengan hal itu, Basuki mengungkap akan segera melelang pengadaan pembangunan proyek legislatif dan yudikatif di IKN itu dalam waktu dekat, tepatnya di awal 2025. “Tahun depan sudah Januari kan? Iya [dilelangnya], bulan depan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Basuki mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta dirinya untuk mempercepat proses pembangunan IKN.

Salah satu prioritas utama adalah pembangunan gedung legislatif dan yudikatif. Selain itu, Basuki juga menyatakan bahwa tidak hanya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tetapi ekosistem seperti hunian, perkantoran, dan infrastruktur dasar lainnya di IKN juga harus dipersiapkan.

Konstruksi kantor legislatif dan yudikatif di IKN diharapkan selesai pada 2028, sebelum Presiden Prabowo secara resmi mulai berkantor di IKN.

“Jadi yudikatif, eksekutif dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028. Intinya, kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menginginkan pembangunan IKN selesai dalam waktu 4 hingga 5 tahun.

“Targetnya 4 - 5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo” ujar Agus dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11/2024). 

Pada tahap awal ini, AHY menyebutkan bahwa pemerintahan Prabowo akan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana IKN, khususnya yang berkaitan dengan pusat legislatif dan yudikatif. Selain itu, pemerintah juga akan mendukung percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi pejabat dan ASN yang akan mulai berkantor di IKN.

"Bukan hanya [mempercepat pembangunan] kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan," pungkasnya.