Kebijakannya Bunuh Emak-emak! Jika Bahlil Bermoral Pasti Mundur seperti Miftah!

Jakarta, MI - Suara-suara agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terus bergema usai membuat kebijakan melarang pengecer menjual elpiji (LPG) 3 kg.

Mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi tutur bersuara dengan meminta Bahlil untuk turun dari jabatannya itu karena kebijakan yang dikeluarkannya.

“Bahlil harus dicopot? Kalau saya sih yes Kebijakan bodoh yang diterapkannya 100% bukan soal subsidi tepat sasaran,” cuit Adhie M Massardi pqaqda akun X pribadinya, dikutip Monitotrinonesia.com. Kamis (6/2/2025).

Bahkan dia menyebut kebijakan yang dikeluarkan ini tanpa pengkajian akademis dan cederung memiliki tujuan tertentu. Pun Adhie menegaskan kebijakan ini tentunya menyusahkan masyarakat khususnya kaum Ibu-ibu.

Bahlil diminta untuk segera mundur menyusul kebijakan yang dianggap merugikan banyak pihak ini. “Coz tanpa kajian akademis. Ada gelagat ini operasi ganti pemain gas. Bunuh emak-emak tindakan tak bermoral. Jika Bahlil bermoral pasti dia sudah mundur seperti Miftah!,” katanya lagi.

Sementara itu, Direktur Rumah Politik Fernando Emas mencurigai, Bahlil mempunyai agenda tersendiri sebagai Menteri ESDM di era pemerintahan Presiden Prabowo. Bahlil diduga seperti sengaja membuat pemerintah Presiden Prabowo agar selalu terganggu dan kinerjanya tak memuaskan masyarakat.

“Dicurigai bahwa Bahlil memiliki agenda sendiri pada pemerintahan Prabowo agar selalu terganggu dan kinerjanya tidak memuaskan masyarakat,” beber Fernando di Jakarta, Rabu,(5/2/2025).

Fernando berharap, agar Presiden Prabowo dapat waspada kepada Bahlil yang merupakan loyalis Joko Widodo (Jokowi). “Presiden Prabowo harus waspada," tandas dia.

Sebelumnya, Bahlil memaksa pengecer menjadi pangkalan elpiji. Belakangan karena gaduh dan mustahilnya pengecer menjadi pangkalan, Ketum Partai Golkar mewacanakan skema sub pangkalan. Lucunya, Bahlil tak bisa menjelaskan bagaimana skema perubahan pengecer menjadi sub pangkalan. Dia mengaku baru akan berdiskusi dengan PT Pertamina untuk membahas kebijakan serta aturan sub pangkalan.

"Saya nanti rapat dengan Pertamina habis ini langsung kita maraton. Kalau memang pengecer-pengecer yang sekarang sudah bagus-bagus, sudah kita kasih dulu izin sementara untuk kita naikkan sebagai sub pangkalan tanpa biaya, enggak usah pakai biaya-biaya," ujarnya, di Jakarta, Senin (3/2/2025).

Rupanya kebijakan penghapusan pengecer dalam mata rantai distribusi elpiji 3 Kg, bukan kebijakan Presiden Prabowo. Berani betul Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengambil keputusan tanpa persetujuan presiden.

Kebijakan Bahlil ini telah membuat gaduh dan memakan korban jiwa. Oleh karena itu, presiden menginstruksikan agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula di agen atau pengecer.

"Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali," tutur Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Makan korban jiwa

Langkah grasa-grusu ini bukan saja membuat kelangkaan dan antrean, tapi juga memakan korban jiwa. Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah mengantre membeli gas elpiji 3 kilogram pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 12.30 WIB.

Selain itu, seorang emak-emak di Demak, Tri Lestari (48), meninggal terlindas truk saat berkeliling mencari LPG 3 kg yang kosong. Peristiwa itu terjadi Selasa, 4 Februari 2025 kemarin. Kala itu Tri berkendara dengan membawa dua tabung gas melon yang kosong.

"Iya (korban bawa dua tabung gas 3 kg), dari rumah kemarin-kemarin sebelumnya itu memang kosong. Terus ke (pangkalan gas di Kecamatan) Dempet, ada barangnya tapi nggak boleh dibeli, katanya untuk bakul (pengecer) semua. Pulang ndak bawa, (gas masih) kosong," kata suami korban, Sugeng (49) saat ditemui di rumahnya di Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Demak, Rabu (5/2/2025).

"Pergi lagi ke Gubug (Grobogan) sana. (yang di Gubug itu) Nggak dapat juga, kan buat jualan pentol," sambungnya.

Sugeng mengaku terakhir bertemu istrinya pukul 08.00 WIB. Saat itu dia hendak berangkat menjual pentol di depan SMK di Demung, Wonosalam.

"(Istri berangkat) Sekitar jam 08.00 WIB itu. Pas saya berangkat kerja dia cari tabung gas. Ya beberapa jam gitu lah dari jam 08.00 WIB keluar rumah sampai terjadi jam 11.00 WIB itu terjadi kecelakaan," jelasnya.

Saat itu Sugeng dihubungi polisi dan perangkat desa setempat yang mengabarkan bahwa istrinya kecelakaan. Dia lalu dijemput adik.

"Ditelepon Kapolsek Dempet, Pak RT sini. Ya saya waktu jualan dijemput sama adik saya jualan di depan SMK Fadilah Demung sana. Saya disusul terus dikasih tahu telah terjadi kecelakaan," terangnya.

Sugeng mengaku kesulitan mencari LPG 3 kg sejak lima hari terakhir, tepatnya sejak libur Imlek. "(Sulit cari gas) Sekitar 3 hari 4 hari itu, waktu libur, Rabu libur tanggal merah itu kan stok agak sulit," katanya.

Bahlil aku salah

Usai kegaduhan, Bahlil sebelumnya mengakui dirinya bersalah karena memutuskan menghapus pengecer elpiji 3 kilogram. Dia juga akui kurang berkoordinasi dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta siap bertanggung jawab.

"Sudahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Meski akui bersalah, Bahlil masih juga membela diri. Diklaim dia, kebijakan untuk menghapus pengecer sudah diwacanakan sejak dua tahun lalu. Menurutnya, langkah ini bentuk tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan penyalahgunaan pengecer.

"Kan semua kebijakan sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer," kata Bahlil.