APBN Tekor Rp31,2 Triliun di Awal 2025, Tanda Bahaya untuk Ekonomi RI?

Jakarta, MI - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau setara 0,13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sepanjang periode Januari hingga 28 Februari 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa defisit ini terjadi akibat besarnya pengeluaran di awal tahun. Ia menegaskan bahwa strategi pembiayaan anggaran telah disiapkan dengan cermat, dengan realisasi mencapai Rp220,1 triliun hingga akhir Februari.

"Ini artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7 persen. Implisit, ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, issuance-nya di awal cukup besar," tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja pada dua bulan pertama tahun 2025 menembus Rp348,1 triliun. Jumlah itu setara 9,6 persen pagu APBN 2025. Sekitar Rp211,5 triliun merupakan belanja yang dilakukan pemerintah pusat. Adapun Rp136,6 triliun lainnya berupa transfer ke daerah (TKD).

Hingga akhir Februari 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp316,9 triliun, atau 10,5 persen dari target tahunan. Angka ini terdiri dari Rp240,4 triliun penerimaan pajak serta Rp76,4 triliun dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp48,1 triliun, atau 76 persen terhadap APBN.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen sesuai target APBN 2025. Ia menambahkan, Indonesia akan menghadapi kondisi perekonomian global yang sedang tak menentu.

Sri Mulyani mengakui bahwa mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen bukanlah hal yang mudah. Meskipun demikian, capaian pertumbuhan 5,03 persen pada 2024 masih tergolong baik, terutama di tengah tantangan ekonomi global saat ini.

"Saya ingin menyampaikan bahwa ini (capaian pertumbuhan ekonomi) adalah sebuah tingkat yang tidak mudah bagi semua negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada level di atas 5 persen," pungkasnya.