Tarif Trump 2.0 Berlaku, Ekonomi RI Terancam!

Jakarta, MI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti potensi ancaman dari kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam periode keduanya. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat mengganggu stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.

Menurut Sri Mulyani, langkah AS yang menargetkan negara-negara dengan surplus perdagangan, termasuk Indonesia yang menempati peringkat ke-15, bisa memicu lonjakan biaya produksi dalam rantai pasok manufaktur dan sektor digital.

"Rantai pasoknya juga akan mengalami disrupsi, harga komoditas mengalami volatilitas, dan sentimen pasar akan terus bergejolak seperti yang terjadi pada beberapa minggu atau satu bulan terakhir," tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Maret 2025, Kamis (13/3/2025).

Tak hanya itu saja, dampak dari kebijakan ini juga terasa pada nilai tukar rupiah. Sri Mulyani mencatat bahwa kurs rupiah melemah menjadi Rp16.162 per USD pada akhir 2024, setelah Trump dilantik kembali sebagai Presiden AS.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah terus berlanjut hingga Februari 2025, di mana mata uang nasional tercatat melemah hingga mencapai Rp16.309 per USD. Kata dia, kondisi ini bukan hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga oleh banyak negara lain, dan ini terefleksikan dalam kurs rupiah yang terus mengalami tekanan. 

Selain itu, dampak lain juga terlihat pada imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang meningkat seiring memanasnya perang dagang antara AS, China, Kanada, dan Meksiko. Namun, Sri Mulyani menyebut posisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara lain.  

"Pada 2024, yield kita berada di 6,8 persen untuk SBN tenor 10 tahun dan end of period-nya di 7 persen," jelasnya.

Dia memperkirakan asumsi yield SBN tahun ini berada di angka 7 persen, dengan realisasi pada akhir Februari sebesar 6,8 persen dan 6,98 persen secara year to date (ytd).

"Tahun 2025 diawali dengan kondisi yang tidak mudah dan tidak biasa. Ini menjadi tantangan bagi perekonomian global, termasuk Indonesia," kata Sri Mulyani.

Ia juga menyoroti meningkatnya ketidakpastian global serta peran blok ekonomi alternatif seperti BRICS yang semakin berkembang sebagai bentuk respons terhadap kebijakan proteksionisme AS. 

Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan AS tetap memberikan dampak signifikan terhadap dinamika ekonomi dunia.