Tarif Impor AS Melonjak, Indonesia Siapkan Langkah Strategis Hadapi Kebijakan Liberation Day Trump

Jakarta, MI - Ketegangan dalam perdagangan internasional kembali meningkat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dalam sebuah deklarasi yang ia sebut sebagai Liberation Day pada April 2025, secara resmi memberlakukan tarif universal sebesar 10 persen untuk seluruh produk impor. 

Namun, sejumlah negara dikenai tarif yang lebih tinggi—termasuk Indonesia, yang terkena tarif resiprokal sebesar 32 persen.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Indonesia Prabowo Subianto langsung menginstruksikan langkah diplomasi intensif. Ia menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera membuka jalur negosiasi dengan pemerintah AS.

“Negosiasi ini penting demi melindungi daya saing produk nasional dan memastikan ekspor kita tetap berjalan di tengah tekanan tarif tinggi dari AS,” ujar Dr. Bramastyo B. Prastowo, Ketua Bidang Ekonomi dan Pembangunan DPP Partai Gelora Indonesia, dalam keterangannya pada Jumat (18/4/2025).

Kebijakan tarif Trump menuai respons beragam dari negara-negara mitra dagang AS. Tiongkok, misalnya, langsung membalas dengan kebijakan tarif serupa, sementara negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, memilih pendekatan dialog dan negosiasi.

“Indonesia harus segera mengambil langkah strategis, mulai dari negosiasi ulang tarif, memanfaatkan instrumen perdagangan luar negeri, hingga menawarkan proposal investasi yang saling menguntungkan,” jelas Bramastyo.

Partai Gelora juga mendorong pemerintah untuk memaksimalkan peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai sovereign wealth fund (SWF). Bramastyo menilai bahwa Danantara memiliki posisi strategis dalam menarik dan menyalurkan investasi, baik di dalam negeri maupun ke luar, termasuk ke Amerika Serikat.

“Dalam kondisi global yang tidak menentu, stabilitas politik Indonesia menjadi keunggulan tersendiri. Ini adalah momentum bagi kita untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan kompetitif,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya deregulasi sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi nasional. Dengan memangkas birokrasi, menyederhanakan perizinan, dan menghapus regulasi tumpang tindih, Indonesia dapat menciptakan lingkungan usaha yang ramah bagi investor.

“Deregulasi yang dilakukan secara konsisten bisa menjadi daya tarik utama. Tapi tentu harus tetap menjaga perlindungan terhadap industri lokal dan kepentingan masyarakat,” tegasnya, yang juga merupakan dosen pascasarjana di Universitas Ibnu Khaldun.

Menghadapi potensi penurunan ekspor ke Amerika, pemerintah juga didorong untuk mengeksplorasi pasar ekspor alternatif. “Atase perdagangan Indonesia di berbagai negara harus proaktif dalam mengidentifikasi peluang baru, khususnya untuk produk unggulan yang selama ini diekspor ke AS,” kata Bramastyo.

Langkah ini, menurutnya, perlu diperkuat lewat kerja sama dagang dengan negara mitra baru, promosi ekspor, serta partisipasi aktif dalam pameran internasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar dan memperkuat ketahanan ekspor nasional.

“Diversifikasi pasar juga akan mendorong inovasi produk, meningkatkan nilai tambah, serta membuka lapangan kerja di sektor industri dalam negeri,” ujarnya.

Bramastyo pun menilai bahwa program hilirisasi yang digagas Presiden Prabowo bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh tekanan.

“Hilirisasi menjadi sangat penting untuk memperkuat nilai tambah produk domestik, memperluas akses pasar, dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika,” ucapnya.

Ia menutup dengan seruan agar seluruh elemen bangsa mendukung program hilirisasi dan mencintai produk lokal.

“Partai Gelora mengajak seluruh produsen dan konsumen untuk memilih produk buatan dalam negeri. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kedaulatan. Kita harus berdiri kokoh menghadapi tekanan global dan menjaga keberlanjutan ekonomi nasional,” pungkas Bramastyo. ***