Amerika Serikat ingin Dewan Keamanan PBB Memberikan Sanksi pada Korea Utara

Jakarta, MI - Amerika Serikat ingin Dewan Keamanan PBB memberikan suara pada bulan Mei untuk memberikan sanksi lebih lanjut kepada Korea Utara atas peluncuran rudal balistiknya yang baru, Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan pada hari Selasa (3/5). Amerika Serikat mengedarkan rancangan resolusi awal kepada 15 anggota dewan bulan lalu yang mengusulkan pelarangan tembakau dan mengurangi separuh ekspor minyak ke Korea Utara dan memasukkan daftar hitam kelompok peretas Lazarus. Namun, Rusia dan China telah mengisyaratkan penentangan untuk meningkatkan sanksi sebagai tanggapan atas peluncuran rudal balistik antarbenua Pyongyang pada Maret, yang pertama sejak 2017. Resolusi Dewan Keamanan membutuhkan sembilan suara "ya" untuk disahkan, tanpa veto oleh Rusia, China, Perancis, Inggris atau Amerika Serikat. "Adalah rencana kami untuk bergerak maju dengan resolusi itu selama bulan ini," kata Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield kepada wartawan ketika ditanya apakah dia akan memberikan suara. Amerika Serikat adalah presiden Dewan Keamanan untuk bulan Mei. "Kami sangat prihatin dengan situasi ini," kata Thomas-Greenfield. "Kami berharap agar dewan tetap bersatu dalam mengutuk tindakan DPRK (Korea Utara) itu," ujarnya seperti dikutip dari CNA pada Rabu (4/5). Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006, yang terus ditingkatkan Dewan Keamanan PBB selama bertahun-tahun dalam upaya untuk memotong dana untuk program senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang. Tetapi negara Asia tersebut telah berhasil bekerja untuk menghindari beberapa sanksi PBB, menurut pemantau sanksi PBB independen, yang melaporkan pada bulan Februari bahwa serangan siber Korea Utara pada pertukaran mata uang kripto menghasilkan ratusan juta dolar bagi Pyongyang.