Pengganti PM Boris Johnson Diumumkan 5 September, Sunak dan Mourdaunt Calon Kuat

Jakarta, MI - Perdana Menteri baru Inggris akan diumumkan pada 5 September mendatang setelah para kandidat bersaing untuk merebut ketua Partai Konservatif dengan target menyisakan dua kontestan pada Kamis pekan ini. Dengan hanya dua pesaing sejauh ini yang memiliki dukungan lebih dari 20 anggota parlemen Konservatif sebagai syarat untuk maju ke pemungutan suara, sembilan calon yang tersisa masih berjuang untuk mencari dukungan pada Selasa malam sebelum pemungutan suara dimulai pada Rabu sore waktu setempat. Sedangkan hasil pemungutan suara tahap pertama diumumkan hari berikutnya. Untuk mempercepat kompetisi, para anggota Komite Tory 1922 memutuskan untuk menambah jumlah pendukung yang dibutuhkan seorang kandidat dari delapan menjadi 20. Sedangkan untuk melewati putaran pertama dibutuhkan sedikitnya 30 suara dukungan. Mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak mendapatkan dukungan dari hampir 40 anggota parlemen, sementara Menteri Perdagangan Penny Mordaunt meraih 24 pendukung. Grant Shapps, Menteri Transportasi, memiliki pendukung paling sedikit, yakni delapan dan Jaksa Agung Suella Braverman 12 dukungan. Mereka yang gagal untuk mencapai ambang batas 20 tepaksa mundur dalam waktu 24 jam dan harus memberikan dukungan kepada salah satu kandidat lain. Mordaunt dilaporkan mendapat dukungan kuat berdasarkan hasil polling di antara anggota partai. Graham Brady, Ketua Komite 1922, mengatakan mereka yang berharap untuk menggantikan Boris Johnson akan bersaing ketat dan akan menjadi "kontes yang cukup hidup", tetapi menambahkan itu harus diselesaikan "cukup cepat". Dua kandidat terakhir akan diputuskan pada saat Majelis Rendah memasuki masa reses pada Kamis, kata Brady. Sedangkan pemilihan langsung dan virtual diadakan pada Agustus dan Perdana Menteri baru diumumkan pada 5 September. Sunak secara resmi meluncurkan kampanyenya pada hari Selasa, demikian juga dengan kandidat sentris Tom Tugendhat. Sunak akan menggarisbawahi kebutuhan untuk menangani defisit menjelang kenaikan pajak besar-besaran. Hal itu menunjukkan kemungkinan pemotongan belanja publik lebih lanjut.