Israel Usir Pejabat Kemanusiaan PBB
![Rendy Bimantara](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
![Israel Usir Pejabat Kemanusiaan PBB Koordinator kemanusiaan PBB, Lynn Hastings (Foto: AFP)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/f5b8bb59-6edd-41f3-858a-1956ea5757de.jpg)
Jakarta, MI - Israel mengatakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa mereka tidak akan memperbarui visa koordinator residen dan kemanusiaan PBB di wilayah Palestina. Hal itu berarti Israel mengusir wakil PBB tersebut.
Dalam surat tertanggal 12 November 2023, Amir Weissbrod, wakil direktur jenderal kantor Kementerian Luar Negeri Israel yang menangani PBB dan organisasi internasional lainnya, menyatakan ketidaksenangan pemerintahnya terhadap seorang pejabat PBB, Lynn Hastings.
“Dengan menyesal kami memberi tahu Anda bahwa Nona Hastings telah kehilangan kepercayaan dan keyakinan dari otoritas Israel dan tidak lagi dalam posisi untuk memenuhi tanggung jawabnya secara efektif dengan pejabat Israel terkait,” tulisnya. Dia mengatakan bahwa pemerintah Israel tidak akan memperbarui visa Hastings ketika masa berlakunya habis 20 Desember mendatang.
Weissbrod mengutip apa yang disebutnya sebagai "sikap diam yang berkelanjutan" oleh Hastings mengenai tanggung jawab Hamas atas serangan teror 7 Oktober terhadap Israel.
“Diamnya Hastings (atas serangan Hamas) ini menjadi lebih mencengangkan, dan sangat ofensif, mengingat sikap Hastings yang terus menerus mengarahkan kritik terhadap Israel,” katanya.
Hastings berulang kali menyerukan peningkatan bantuan ke Gaza. Mulai 7 hingga 21 Oktober, Israel tidak mengizinkan bantuan kemanusiaan apa pun masuk ke wilayah yang dikuasai Hamas. Dia juga mendesak Israel untuk membatalkan ultimatum evakuasi. Perintah evakuasi itu dapat menyebabkan lebih dari 1 juta orang dari Gaza utara pindah ke selatan.
Hastings telah meminta kedua pihak yang berkonflik untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional.
Keputusan Israel diambil di tengah ketegangan hubungan antara Tel Aviv dan PBB. Para pejabat Israel selama bertahun-tahun menuduh organisasi tersebut bias terhadap Israel. Pada bulan lalu, Duta Besar Gilad Erdan meminta Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk mengundurkan diri ketika ia mengatakan bahwa serangan Hamas (ke Israel) “tidak terjadi dalam ruang hampa.” (Ran)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Hamas dan Kepala Intelijen Mesir Diskusikan Perundingan Gencatan Senjata Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. (Foto: albalad.co)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/ismail-haniyah-1.jpg)
Hamas dan Kepala Intelijen Mesir Diskusikan Perundingan Gencatan Senjata
1 Juli 2024 08:30 WIB
![KY Bakal Periksa 3 Hakim Kasus Gazalba Saleh: Fahzal Hendri, Rianto Adam Pontoh dan Sukartono Komisi Yudisial (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/komisi-yudisial.webp)
KY Bakal Periksa 3 Hakim Kasus Gazalba Saleh: Fahzal Hendri, Rianto Adam Pontoh dan Sukartono
26 Juni 2024 18:06 WIB
![KPK Klaim Tunggu Hasil Pemeriksaan Hakim Kasus Gazalba Saleh di KY dan MA Gazalba Saleh (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/gazalba-saleh-hakim-agung-nonaktif.webp)
KPK Klaim Tunggu Hasil Pemeriksaan Hakim Kasus Gazalba Saleh di KY dan MA
25 Juni 2024 23:57 WIB
![Pembebasan 100 Persen PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp 2 Miliar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/11/2023) (Foto: Dok MI/Ant)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kepala-badan-pendapatan-daerah-bapenda-dki-jakarta-lusiana-herawati-memberikan-keterangan-kepada-wartawan-di-jakarta-rabu-8112023.webp)
Pembebasan 100 Persen PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp 2 Miliar
20 Juni 2024 12:35 WIB