Dugaan Korupsi Dana Covid-19, Maki Sumsel Desak KPK Segera Turun ke Kab. Lahat

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 10 Maret 2021 17:26 WIB
Monitorindonesia.com - Mengenai tambahan data yang di berikan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Lahat (Gemapela), pada hari Senin 8 Maret 2021 kemarin, banyak yang menyoroti dan memberi tanggapan positif ke Gemapela. Salah satunya Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumsel yang mengaku selalu mengikuti perkembangan dan menyampaaikan agar mengawal dugaan korupsi dana Covid-19 di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dihubungi via telepon pada Rabu (10/3/2021), Feri Kurniawan selaku Deputi MAKI Sumsel menyampaikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus di tindak lanjuti, karena dana Covid-19 ini memang darurat, terkhusus di Kabupaten Lahat yang aromanya sudah tercium sekali. Untuk itu, Maki Sumsel mengingat Firli Bahuri selaku Ketua KPK yang sempat berstatmen mengenai korupsi di tengah pandemi ini ganjarannya hukuman mati, harus direalisasikan. "Maki Sumsel berharap kiranya perkataan pak Firli ini bukan bualan semata, untuk semua pelaku korupsi dana Covid-19, karena dana tersebut milik rakyat bukan pejabat," ujarnya. Tidak hanya itu, Feri juga menyampaikan bahwa dari beberapa media yang dibaca, dirinya terfokus ke 6 Miliar santunan kematian untuk Kabupaten Lahat ini, sungguh sudah tidak jelas dan tidak masuk akal. "Apalagi diduga orang yang meninggal karena Covid-19 hanya berjmlah hanya 30 orang, ini memang sudah keterlaluan. Per hari ini semenjak adanya bencana Covid-19 ini, belum ada terdengar orang yang meninggal karena Covid itu mendapatkan santunan kematian dengan nilai fantastis jelas saya katakan," tambahnya. Harapannya mengenai tambahan data perihal laporan Gemapela ini, MAKI Sumsel memintah KPK harus segera menindak lanjuti. Bahkan dia mengancam KPK kalau sampai tidak ditindaklanjuti, MAKI Sumsel siap mengawal dan melaporkan ulang. "Untuk itu, MAKI meminta ke KPK agar kiranya berikan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku korupsi dana Covid-19 ini," tutup Feri.[man]

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Ferdi Sambo : Belum Ada Laporan Satuan Intel Polres dan Kapolres Intimidasi Pengurus Partai Demokrat

Berita Selanjutnya

Kasus Unlawful Killing Terhadap Anggota Laskar FPI Naik ke Penyidikan

Berita Terkait

Nasional
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo meninjau langsung Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo. Kementerian PU menurunkan alat berat guna melakukan pembersihan pasca ambruknya pondok pesantren tersebut, Sidoarjo, Senin (6/10). (Foto: Dok PU)

Tinjau PP Al Khoziny, Sidoarjo, Menteri PU Sampaikan Duka Cita

1 jam yang lalu

Hukum
Jaksa Gadungan saat diamankan Kejari OKI (Foto: Dok MI)

Nekat jadi Jaksa Gadungan, PNS BPPKB Way Kanan Ini Ditangkap Kejari OKI

8 jam yang lalu

Nusantara
Kepala Satpol PP Malut, Rahmat Djabir (Foto: Dok MI)

Satpol PP Malut Wujudkan Damkar Siaga Cepat di Setiap Kejadian

9 jam yang lalu

Hukum
Kantor Redaksi Monitorindonesia.com (Foto: Dok MI/La Aswan)

Monitorindonesia.com Diancam Gegara Beritakan Korupsi PMT: "detele artikelnya atau saya hold 1 tahun webnya?"

9 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

9 jam yang lalu

Ragam
Gedung Bank Mandiri [Foto: Doc. Mandiri]

Inovasi Livin’, Kopra, dan Livin’ Merchant Antarkan Bank Mandiri Raih “Indonesia Customer Experience of the Year” 2025

10 jam yang lalu