Demokrat Kubu Moeldoko Masih Bahas Gugatan ke Pengadilan

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 2 April 2021 16:10 WIB
Monitorindonesia.com - Internal pengurus partai Demokrat kubu Moeldoko masih membahas langkah-langkah yang harus dilakukan pasca kepengurusan KLB Deliserdang ditolak pemerintah. Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems masih enggan membeberkan apakah gugatan itu akan disampaikan lewat PTUN atau Pengadilan Negeri. “Masih akan dibahas dalam rapat internal pengurus. Tunggu saja beberapa hari ke depan,” kata Saiful di Jakarta, Jumat (2/4/2021). Syaiful mengatakan, Partai Demokrat kubu Moeldoko menghormati keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat. Dia menganggap, keputusan yang disampaikan Menkumham, Yasonna Laoly ini membuktikan tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat. “Ini juga membuktikan bahwa Bapak Moeldoko telah difitnah oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menuduh pemerintah berada di belakang Bapak Moeldoko. Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat,” ucapnya. Menurutnya, negara telah mengatur dengan sangat rapi bagaimana sistem penyelesaian konflik partai. Diantaranya ada mekanisme penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri. “Mekanisme hukum itu Insya Allah akan kami tempuh untuk mendapatkan keadilan sekaligus mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka dan demokratis, menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia.[odr]  

Topik:

Demokrat kubu Moeldoko

Berita Sebelumnya

Kejagung Akan Tetapkan Tersangka Korporasi Untuk Bantu Kembalikan Kerugian Negara

Berita Selanjutnya

Kejagung Jadwalkan Panggil Tan Kian Minggu Depan