KPK Buka Peluang Jerat Kembali Sjamsul Nursalim dan Istrinya

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 13 April 2021 02:00 WIB
Monitorindonesia.com - Pasca-penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, KPK tetap berpeluang mengusut kasus yang terkait BLBI. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, penghentian penyidikan dilakukan lembaga antikorupsi terhadap perbuatan yang diduga dilakukan Sjamsul dan Itjih bersama-sama mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Kasus itu dihentikan sebagai konsekuensi atas putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan Syafruddin dari segala tuntutan hukum. "(SP3) Ini adalah memutus bahwa untuk yang perkara bersama SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) itu sudah dihentikan tetapi untuk perbuatan lain seandainya kita menemukan selain ada misrepresentasi ternyata ada penggelembungan, mark up, atau penaikan nilai aset-aset yang terpisah dari perbuatan SAT itu masih perbuatan yang terbuka bisa dilakukan proses hukum," kata Ghufron dalam keterangannya, Senin (12/4/2021). Oleh karena itu, KPK membuka diri terhadap setiap masukan atau informasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi. KPK bakal mendalami setiap informasi tersebut. Kata Ghufron, KPK tidak terjebak dengan azas ne bis in idem, yakni seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Azas nebis in idem perbuatannya terpisah. "Tetapi kalau perbuatannya yang bersama-bersama dengan SAT kita harus hormat dan taat pada putusan Kasasi," kata Ghufron.[man]

Topik:

KPK Syamsul Nursalim BLBI

Berita Sebelumnya

Kapolda Metro Jaya Tegaskan, Masyarakat Nekad Sahur On The Road, Bakal Ditindak Tegas

Berita Selanjutnya

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Menolak Gugatan PT Ayers

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

Perum Perhutani Diduga Tahu Suap Pengelolaan Hutan Inhutani V

15 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Kakanwil Kemenag Jateng Saiful Mujab

17 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

KPK Panggil Notaris/PPAT Sri Artati terkait Korupsi Tol Sumatra Rp 205,14 M

18 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Panggil Eks Direktur Sanitarindo Tangsel Jaya Setya Shri, Bongkar Korupsi Tol Sumatra

18 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Korupsi Tol Sumatra Rp 205,14 M, KPK Panggil 2 Eks Direktur Hutama Karya: Putut Ariwibowo dan Anis Anjayani

18 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Himbau Saksi terkait Kasus Kuota Haji Untuk Bersikap Kooperatif

19 jam yang lalu