MAKI Desak KPK Periksa Azis Syamsuddin

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 24 April 2021 09:49 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Pemkot Tanjungbalai. Politikus Partai Golkar itu diduga menjadi fasilitator pertemuan antara penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial yang berujung suap. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, KPK bisa menjerat Azis dengan Pasal 21 tentang menghalang-halangi penyidikan atau dengan Pasal 15 melakukan pemufakatan jahat agar perkara korupsi di Kota Tanjungbalai tidak ditindaklanjuti. "Tantangan bagi KPK untuk membuktikan (keterlibatan Aziz Syamsuddin). Sehingga bisa dikenakan Pasal 21 maupun Pasal 15," kata Boyamin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/4/2021). Menurut Boyamin, membuktikan keterlibatan Aziz Syamsuddin dalam perkara ini menjadi pekerjaan rumah KPK. Jika Aziz dijerat dengan Pasal 21 maupun Pasal 15, kata Boyamin, KPK harus bisa mengkonstruksikan dugaan keterlibatan politikus partai beringin itu. "Bentuknya harus dikonstruksikan bahwa pertemuan itu diinisiasi Aziz Syamsuddin. Terus kemudian juga ada permintaan kepada Robin untuk membantu Syahrial," katanya. Boyamin menyebut, tantangan bagi KPK untuk bisa membuktikan keterlibatan Aziz. Meski demikian, Boyamin juga mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Menurut Boyamin, bisa saja Aziz tidak mengetahui pertemuan itu. Terlebih sampai saat ini Aziz belum juga membuka suara terkait namanya yang disebut-sebut memfasilitasi pertemuan penyidik Stepanus dengan Wali Kota Tanjungbalai Syahrial. "Azas praduga tidak bersalah itu masih dugaan-dugaan. Bisa saja tidak tahu apa-apa dan tidak ngerti prosesnya, kebetulan yang dipakai rumahnya atau SR kenal ajudan Aziz Syamsuddin melakukan pertemuan disitu, tanpa sepengetahuan Aziz," kata Boyamin.[man]

Topik:

KPK Azis Syamsuddin MAKI

Berita Sebelumnya

AKP Robin Diduga Dapat Gratifikasi Selain dari Walikota Tanjungbalai

Berita Selanjutnya

Mitora Singapura Gugat Keluarga Cendana Rp 584 Miliar

Berita Terkait

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

1 jam yang lalu

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

1 jam yang lalu

Hukum
DPRD Ogan Komering Ulu (Foto: Dok MI)

Terlibat Korupsi Dana Pokir, Anggota DPRD OKU Fraksi PPP, Hanura dan PDIP Dipecat!

2 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. (Foto: Dok MI)

Korupsi Anoda Logam Kembali Digas KPK, Pejabat Antam Langsung "Digarap"

3 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Eks dan Pegawai Antam terkait Korupsi Anoda Logam antara Antam dan Loco Montrado

3 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Cecar Pejabat Kemnaker Terkait Penggunanan Uang Hasil Pemerasan Izin TKA

4 jam yang lalu