RUU PDP Semakin Darurat, Politisi Golkar: Faktor Banyaknya Kepentingan

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 8 Juni 2021 21:05 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) belakangan ini semakin darurat. Sehingga pihak DPR membuat Panitia Kerja (Panja) RUU ini sejak 1 September 2020 tahun lalu. Salah satu faktor yang menjadi kendala masuk prioritas yaitu adanya banyak kepentingan. "Sebetulnya kami di DPR juga sudah sangat aware. Teman-teman pasti tahu kalau rancangan undang-undang itu masuk yang jangka 5 tahun mungkin mudah, tetapi begitu masuk ke prioritas itu pasti sulit karena banyak kepentingan," ujar Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk 'Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi' di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Senayan, Selasa (8/6/21). Lebih lanjut, Aryani mengatakan Komisi I DPR RI akan melakukan berbagai cara mengenai hal ini. "Banyak sekali RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang kami lakukan. Kami mengundang pakar-pakar, dan kami mengundang asosiasi untuk mendapat masukan-masukan," tuturnya. Selain itu, Politisi Golkar itu menyebut RUU PDP ini sudah dibahas dua kali masa sidang dan juga dibatasi oleh Badan Legislasi (Baleg) karena setiap alat kelengkapan dewan hanya boleh membahas satu UU setiap satu tahun dalam masa sidang. "Dimana RUU PDP saat ini ini sudah dua kali masa sidang dibahas dan akan diperpanjang lagi untuk masa sidang ketiga. Jadi situasinya saat ini kami sedang menunggu lampu hijau dari Bamus agar kami bisa mulai membahas," pungkasnya. (AAS) #Politisi Golkar-Christina Aryani-RUU PDP

Topik:

politisi golkar uu pdp Semakin Darurat Banyaknya Kepentingan

Berita Sebelumnya

Arsul Sani : Perlu Diadakan Kajian Ulang Pasal Penghinaan Presiden Dalam RKUHP

Berita Selanjutnya

Suparji Ahmad Apresiasi Pemerintah Dalam Revisi UU ITE

Berita Terkait

Hukum
Kerja sama Kejaksaan Agung dengan sejumlah penyedia layanan telekomunikasi terkait penyadapan dinilai "problematis" oleh pengamat dan pegiat hak digital karena tindakan itu tergolong pengawasan massal yang berpotensi melanggar hak atas privasi. (Ilsutrasi)

Menyoal 'Pengawasan' Massal Kejagung: UU PDP Dikangkangi?

29 Juni 2025 13:54 WIB