Arsul Sani : Perlu Diadakan Kajian Ulang Pasal Penghinaan Presiden Dalam RKUHP

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 8 Juni 2021 16:50 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan hingga saat ini, mengenai pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP perlu adanya sosialisasi dan mengkaji ulang agar tidak menjadi pasal karet. "Saat ini pemerintah ini sesuai dengan kesepakatan pada saat penundaan, pengesahan rkhup periode tahun lalu, Pemerintah dan DPR sepakat untuk melalukan sosialisasi dan kemudian juga dialog publik kalo RKUHP harus di bahas kembali." kata Arsul Sani saat diwawancarai awak media di Nusantara III Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Politisi PPP tersebut menilai, dalam pembahasan RUU KUHP mengenai pasal penghinaan presiden menuai pro-kontra yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal penghinaan presiden di KUHP sekarang. "Pada saat pembahasan pasal RKUHP terkait penghinaan Presiden memang terjadi perdebatan cukup panjang, karena adanya Putusan MK yang membatalkan pasal-pasal penghinaan Presiden di KUHP sekarang," tuturnya. Sehingga, lanjut Arsul, keputusan DPR dapat mengubah pasal tersebut menjadi delik aduan supaya tetap dalam RUU KUHP. Adanya kesepakatan antara DPR dan pemerintah agar pasal tersebut tidak menabrak putusan yang ditetapkan oleh MK. Lebih lanjut, dalam delik aduan, aparat keamanan sama sekali tidak bisa memproses dan menindaklanjuti tanpa adanya laporan dari presiden dan wakilnya. “Ini yang Pemerintah & DPR yakini bahwa dengan mengubah sifat delik tersebut maka tidak menabrak putusan MK dimaksud. PPP bisa menerima jalan tengah dengan mengubah sifat delik menjadi aduan tersebut," tambahnya. (AAS) #Arsul Sani

Topik:

Komisi III DPR RI Arsul Sani Pasal Penghinaan Presiden RKUHP

Berita Sebelumnya

Kasus BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Masih Lakukan Penyidikan

Berita Selanjutnya

RUU PDP Semakin Darurat, Politisi Golkar: Faktor Banyaknya Kepentingan

Berita Terkait

Hukum
Mantan Kajari Jakbar Hendri Antoro (Foto: Dok MI/Istimewa)

Komisi III DPR Desak Kejagung Usut Pidana di Kasus Eks Kajari Jakbar Hendri Antoro

12 Oktober 2025 16:05 WIB

Hukum
Roby, warga Jatinegara Jakarta Timur (Jaktim) melaporkan kasus dugaan pemalsuan dokumen akta lahir dan surat keterangan ahli waris pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1165/III/2022/SPKT/Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini tak kunjung tuntas (Foto: Dok MI/Aan)

3 Tahun Lebih Laporan Mandek di Polres Jaktim: Hak Ahli Waris Terancam Hilang, Kerugian Capai Rp 5 Miliar

22 September 2025 00:53 WIB

Politik
Hakim Konstitusi Arsul Sani menghadiri J20 Summit yang menjadi rangkaian kegiatan Group of Twenty (G20) Summit 2025. (Dok. MI)

Arsul Sani Serukan Keadilan Iklim dalam Forum J20 Summit 2025 di Johannesburg

5 September 2025 19:50 WIB

Politik
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman (Foto: Ist)

Komisi III DPR Mulai Raker Bahas RKUHP Bulan Depan

26 Juni 2025 16:44 WIB

Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Hendri Jayadi Pandiangan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Hendri Jayadi: Dominus Litis Berpotensi Menimbulkan Tumpang Tindih

26 Mei 2025 17:05 WIB

Hukum
Pengunjuk rasa meminta KPK untuk membersihkan dan menangkap koruptor-koruptor pajak, mafia pencucian uang, serta birokrat-birokrat di pemerintahan yang mengkorupsi uang rakyat.

RUU Perampasan Aset Dibahas Usai Revisi KUHP, Terancam Molor Lagi?

7 Mei 2025 14:51 WIB