Suparji Ahmad Apresiasi Pemerintah Dalam Revisi UU ITE

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 9 Juni 2021 12:05 WIB
Jakarta, MonitorIndonesia.com - Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad mengapresiasi sikap pemerintah dalam merevisi empat pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). "Langkah pemerintah untuk merevisi UU ITE patut untuk diapresiasi. Dengan revisi nantinya diharapkan dapat mengatasi masalah dan mencegah krimininalisasi, multi tafsir serta ketidakjelasan dalam UU ITE," ujar Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu (09/06/2021). Suparji berharap pemerintah tidak berfokus pada empat pasal itu, sebab dalam UU ITE masih banyak ungkapan yang cenderung salah kaprah dan mengandung ketidakjelasan. "Misalnya yang pertama tafsir tentang frasa 'tanpa hak'. Implementasi frasa tersebut belum ada kepastian hukum. Ketika 'tanpa hak' sebagai perbuatan melawan hukum, tafsir melawan hukum formil atau materiil? Ini perlu ada kejelasan," ujarnya. "Demikian pula dengan tafsir kata 'menimbulkan'. Harus dipertegas, pelanggaran ini sebagai delik formil atau materiil dan bagaimana konstruksi fakta tentang timbul tersebut," sambungnya. Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan akan merevisi empat pasal dalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (8/6/2021) yang menyebut revisi terbatas pada Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menghilangkan multitafsir. Pasal-pasal yang akan direvisi, yakni Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 36 serta Pasal 45C. (AAS)

Topik:

Pemerintah revisi UU ITE Suparji Ahmad Apresiasi

Berita Sebelumnya

RUU PDP Semakin Darurat, Politisi Golkar: Faktor Banyaknya Kepentingan

Berita Selanjutnya

Menkumham Bilang, RUU KUHP Dapat Respon Positif Masyarakat

Berita Terkait

Nasional
Anggota Komisi IV Slamet (Dok. MI)

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

20 September 2025 15:32 WIB

Nasional
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Foto: Ist)

Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Ahok: Kedukaan Ini Tidak Akan Terjadi Kalau Pendemo Diterima DPR dan Pemerintah

30 Agustus 2025 16:03 WIB

Nasional
DPR dan Pemerintah Sepakat Batas Usia Minimal Jamaah Haji jadi 13 Tahun (Foto: Ist)

Usia Jamaah Haji Disepakati, DPR-Pemerintah Tetapkan Batas Minimal 13 Tahun

24 Agustus 2025 08:15 WIB

Nasional
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Keamanan Laut Masuk Prolegnas (Foto: Repro)

DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Keamanan Laut Masuk Prolegnas 2024-2029

12 Februari 2025 12:51 WIB

Nasional
Ilustrasi - Game Judi Online (foto: MI)

Korban Makin Banyak, DPR Minta Pemerintah Tetapkan Darurat Judi Online Nasional

3 Februari 2025 14:27 WIB

Nasional
LPG 3 Kg Langka (foto: MI)

LPG 3 Kg Langka, DPR Minta Pemerintah Perketat Distribusi

3 Februari 2025 13:12 WIB