Menkumham Bilang, RUU KUHP Dapat Respon Positif Masyarakat

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 9 Juni 2021 14:07 WIB
Monitorindonesia.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mengklaim kalau Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah disosiisasika di sebesal daerah dan mendapat respons positif dari masyarakat. Meski diakui adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dalam menyikapi RUU KUHP. “(Perbedaan) wajar terjadi. Saat ini sudah diadakan roadshow ke beberapa daerah, 11 daerah, terakhir di Jakarta. Tentang RUU KUHPidana dan mendapat respons positif bagi masyarakat," ungkap Yasonna dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Yasonna menuturkan, pemerintah juga sudah melakukan roadshow ke beberapa daerah untuk mensosialisasikan RUU Pemasyarakatan. Dia berharap, RUU tersebut dapat disepakati antara DPR dan pemerintah. "Karena ini sifatnya hanya carry over, jadi bisa kita lanjutkan," pungkasnya. Seperti diketahui, dalam RKUHP tertulis salah satunya terkait pidana bagi penghina terhadap martabat presiden/wapres bisa dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Bila penghinaan itu dilakukan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara. Hal itu dimuat dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab II Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 218 dijelaskan bahwa Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden: Ayat 1 Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV Ayat 2 Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri Pasal 219: Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV Sementara Pasal 220 berbunyi:  Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan bunyi Pasal 220 ayat (1). Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden. (Ery)

Topik:

RUU KUHP Menkumham

Berita Sebelumnya

Suparji Ahmad Apresiasi Pemerintah Dalam Revisi UU ITE

Berita Selanjutnya

Koperasi Nusantara Kembali Disebut Dalam Sidang Mafia Tanah Pondok Indah

Berita Terkait

Politik
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak (Foto: Ist)

Waka KPK Usul RUU KUHP Atur Syarat Pendidikan Minimal Bagi Penyelidik-Penyidik: Minimal Sarjana Hukum

31 Mei 2025 12:00 WIB