Kemenkumham Segera Masukkan RKUHP Dalam RUU Prioritas 2021

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 9 Juni 2021 18:43 WIB
Jakarta, MonitorIndonesia.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej sebut rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan segera masuk ke dalam RUU Prioritas 2021. "Jadi tadi ada kesepakatan bahwa ini segera dimasukkan sebagai RUU Prioritas pada tahun 2021, kemudian karena ini sifatnya carry over, lalu kemudian akan membahas pasal-pasal mana saja yang belum tuntas, kira-kira seperti itu," kata Edward Omar Sharif Hiariej saat diwawancarai oleh awak media di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Tahun 2019, DPR hampir mengesahkan RKUHP dalam periode 2014-2019, namun hal tersebut batal karena mendapat banyak penolakan oleh masyarakat. Kemudian, RKUHP ini menghilang secara tiba-tiba. Setelah itu, polemik ini muncul kembali ketika sejumlah pihak menilai pasal-pasal yang menuai kontra, termasuk dalam pasal penghinaan terhadap presiden. Mengenai hal itu, Edward menegaskan bahwa pasal yang menyerang martabat Presiden/Wakil Presiden itu merupakan jenis delik. Delik yang dihapus MK yaitu delik biasa. Oleh RUU KUHP, diganti menjadi delik aduan. Menurutnya, draf tersebut menyatakan, kritik terhadap pemerintah tidak bisa dijatuhi hukuman pidana. "Formulasinya adalah delik aduan dan di situ ada penjelasan yang menyatakan dengan tegas bahwa berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah, itu tidak dapat dijatuhi pidana atau tidak dapat dikenakan pasal tersebut," tegas Edward. Seperti diketahui, RKUHP sebelumnya memang tak masuk dalam Program Legislasi Prioritas 2021. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengaku ingin mengakomodasi RKUHP, termasuk RUU Pemasyarakatan ke dalam Prolegnas Prioritas 2021. (AAS)

Topik:

RKUHP RUU Prioritas 2021

Berita Sebelumnya

Koperasi Nusantara Kembali Disebut Dalam Sidang Mafia Tanah Pondok Indah

Berita Selanjutnya

Komnas HAM Kembali Layangkan Surat Pemanggilan untuk Firli Cs

Berita Terkait

Politik
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman (Foto: Ist)

Komisi III DPR Mulai Raker Bahas RKUHP Bulan Depan

26 Juni 2025 16:44 WIB

Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Hendri Jayadi Pandiangan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Hendri Jayadi: Dominus Litis Berpotensi Menimbulkan Tumpang Tindih

26 Mei 2025 17:05 WIB

Hukum
Pengunjuk rasa meminta KPK untuk membersihkan dan menangkap koruptor-koruptor pajak, mafia pencucian uang, serta birokrat-birokrat di pemerintahan yang mengkorupsi uang rakyat.

RUU Perampasan Aset Dibahas Usai Revisi KUHP, Terancam Molor Lagi?

7 Mei 2025 14:51 WIB