Aksi Lelang Aset Asabri-Jiwasraya Oleh Kejaksaan, Berdampak Sistemik Para Investor Pasar Modal

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 15 Juni 2021 13:46 WIB
Monitorindonesia.com - Aksi lelang aset perkara Asabri-Jiwasraya yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung), kembali dikritisi sejumlah pengamat. Salah satunya dari peneliti dari Lokataru Foundation, Nurkholis Hidayat yang mengungkap sebuah temuan baru atas aksi dugaan sita serampangan yang dilakukan pihak Korps Adhyaksa tersebut. Pasalnya, kejaksaan hanya merujuk kepada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU KUHAP), yang terbebani biaya pemeliharaan aset sitaan. Akibatnya, kata Nurkholis kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/6/2021), banyak keberatan yang diajukan ke Pengadilan Tipikor atas upaya paksa yang umumnya didasarkan pada ketidakhati-hatian penyidik dalam memisahkan aset mana saja yang terkait atau tidak terkait kasus yang disidik. "Keberatan tersebut tidak saja berasal dari para tersangka, tetapi juga pihak ketiga lain (yang beritikad baik) yang terkena dampak penyitaan, seperti yang dialami pemilik rekening efek dan ribuan nasabah dan pemegang polis asuransi PT Asuransi Jiwa Wanaartha," tambahnya. Menurut dia, kegagalan kejaksaan dalam melakukan verifikasi atas asset yang disita atau dirampas akan memberikan dampak sistemik para investor pasar modal dan konsumen bisnis asuransi. Di sisi lain, praktik penyitaan dan perampasan asset dalam kasus Jiwasraya yang dipenuhi oleh gugatan dari pihak ketiga juga telah membuka fakta adanya celah hukum berkaitan dengan dampak dan konsistensi putusan, serta hukum acara, yang keseluruhannya memberi jalan pada semakin pentingnya penyelesaian RUU Perampasan Aset. "Fakta persidangan yang selama ini terungkap pun justru berkebalikan dengan dakwaan JPU, bahkan berdasarkan keterangan saksi utama yang dihadirkan oleh JPU dalam kasus ini yaitu Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto, mereka memberikan kesaksian bahwa tidak mengenal, tidak pernah berkomunikasi maupun bertemu dengan antar terdakwa, apalagi membuat kesepakatan untuk tidak memberi sanksi pada produk MI," bebernya. Nurkholis pun memberikan yurisprudensi kasus pasar modal serupa, yakni pada putusan kasasi Karen Agustiawan. Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa kerugian karena penurunan nilai saham (impairment) bukanlah kerugian nyata. "MA memandang bahwa sifat dari kerugian ini bersifat temporer, yang dipengaruhi oleh fluktuatifnya nilai saham. Karena itu, kerugian ini dianggap sebagai kerugian yang tidak riil atau (unrealized loss)," katanya. Jika setiap penurunan saham-saham perusahaan yang dibeli oleh perusahaan BUMN berkonsekuensi pada lahirnya perbuatan pidana, tentu para manager investasi akan berpikir seribu kali untuk bersedia mengelola investasi perusahaan BUMN di pasar modal Indonesia, demikian Nurkholis Hidayat. (Ery)

Topik:

lelang aset asabri-jiwasraya berdampak sistemik

Berita Sebelumnya

Tuntaskan Persoalan GKI Yasmin, Mendagri Apresiasi Pemkot Bogor

Berita Selanjutnya

Menkopolhukam Segera Bahas Revisi UU ITE Bersama DPR