Himpun Dana Masyarakat Rp164,2 Miliar, Pasutri Didakwa Investasi Tanpa Izin BI dan OJK, kok Bisa?

Adelio Pratama

Diperbarui 18 Agustus 2021 20:55 WIB

Himpun Dana Masyarakat Rp164,2 Miliar, Pasutri Didakwa Investasi Tanpa Izin BI dan OJK, kok Bisa?

"Hingga Februari 2021, terdakwa menghimpun dana masyarakat mencapai Rp164,2 miliar lebih melalui 204 reseller dengan anggota sekitar 19.566 orang," kata JPU. Banda Aceh, Monitorindonesia.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banda Aceh menggunakan pasal berlapis terhadap suami istri terdakwa investasi ilegal mencapai Rp164,2 miliar. Dakwaan tersebut dibacakan JPU Nurhalma dan kawan-kawan pada sidang di Pengadilan Negeri Banda Aceh, di Banda Aceh, Rabu (18/8/2021). Suami istri yang menjadi terdakwa tersebut yakni Safrizal dan Siti Hilmi Amarulloh. Keduanya didakwa dengan berkas terpisah. Sidang berlangsung secara virtual dengan majelis hakim diketuai M Jamil. Kedua terdakwa didampingi penasihat hukum Mukhlis Mukhtar. Melansir Antara, kedua terdakwa mengikuti persidangan dari tempat mereka ditahan. Terdakwa Safrizal mengikuti persidangan dari Rutan Banda Aceh di kawasan Kahju, Aceh Besar. Sedangkan terdakwa Siti Hilmi Amarullog mengikuti persidangan dari Lapas Lhoknga, Aceh Besar. JPU mengatakan pada 2018, kedua terdakwa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan menawarkan investasi menjual busana muslim melalui perusahaan CV Yalsa Boutique. Investasi tersebut, kata JPU, ditawarkan Nurcahaya dengan keuntungan hasil penjualan berkisar 30 persen hingga 50 persen. Saksi akhirnya menempatkan modalnya di perusahaan tersebut. Karena saksi yakin dan sudah menikmati keuntungan didapat, maka berusaha mencari orang yang mau diajak menanamkan modalnya di Yalsa Boutique, kata JPU. Beberapa bulan kemudian, kata JPU lagi, banyak orang tertarik dan menanamkan modalnya di Yalsa Boutique. Kedua terdakwa juga merekrut orang sebagai reseller yang tugasnya mencari para pemodal "Hingga Februari 2021, terdakwa berhasil menghimpun dana masyarakat mencapai Rp164,2 miliar lebih melalui 204 reseller dengan anggota sekitar 19.566 orang," kata JPU. #investasi tanpa izin bi JPU mengatakan perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, JPU juga mendakwa para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 37B jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Atas dakwaan tersebut, penasihat hukum kedua terdakwa Mukhlis Mukthar menyatakan akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU. Sidang dilanjutkan 25 Agustus. #investasi tanpa izin bi

Topik:

Investasi Banda Aceh Nusantara Kejari Banda Aceh

Himpun Dana Masyarakat Rp164,2 Miliar, Pasutri Didakwa Investasi Tanpa Izin BI dan OJK, kok Bisa?

Berita Sebelumnya

Polres Bogor Sita Rp1,5 Miliar Uang Palsu dari Dukun Palsu

Berita Selanjutnya

Kasus Penyimpangan Proses IUP, Kejagung Periksa Staf Unit Geonim PT Antam

Berita Terkait

Influencer Titan Tyra jadi Korban Kasus WanaArtha Life, Ini Awal Mula Permasalahan

Heboh 46 Nama Konglomerat Pembeli Patriot Bond, Ini Penjelasan Danantara

OJK: Tata Kelola Investasi Taspen dan Asabri Buruk, Return Tak Maksimal

Kelangkaan BBM Nonsubsidi di SPBU Swasta, Yulian Gunhar: Pemerintah Jangan Ciptakan Ketidakpastian Iklim Investasi

Rosan Sebut Dua Raksasa China Lirik Investasi Proyek Giant Sea Wall

Investasi Jumbo Rp10.157 Triliun Dibutuhkan untuk Dorong Hilirisasi

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K