OTT KPK, Bupati Muba Dodi Reza Jadi Tersangka Suap

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 16 Oktober 2021 18:31 WIB
Monitorindonesia.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membuahkan hasil. Kali ini Lembaga Antirasuah itu menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021. Selain Dodi, KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Herman Mayori; Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy. "KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan empat tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/10). Alex menjelaskan, dalam konstruksi perkara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada 2021 ini akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Gubernur di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam melaksanakan berbagai proyek tersebut, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman dan Eddi dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya di rekayasa sedemikian rupa, di antaranya dengan membuat list daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut. Selain itu, Dodi juga telah menentukan adanya pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin senilai 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya. Dalam prosesnya, Suhandy selaku Direktur PT Selaras Simpati Nusantara memenangkan empat paket proyek. Pertama, Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar. Kedua, peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar. Ketiga, peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar. Keempat, normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar. Sebagai realialisasi pemberian komitmen fee oleh Suhandy atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga Suhandy telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Dodi melalui Herman dan Eddi. "Total komitmen fee yang akan diterima oleh DRA dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp 2,6 miliar," ujar Alex. Sebagai penerima, Dodi, Herman dan Eddi disangkakan melanggar melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai pihak pemberi, Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Topik:

KPK OTT

Berita Sebelumnya

OTT KPK, Enam Orang yang Terlibat Digiring ke Jakarta

Berita Selanjutnya

OTT Bupati Muba, KPK Amankan Duit Rp17,7 Miliar

Berita Terkait

Hukum
Komisaris PT Inhutani V Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok Inhutani V)

Tentang Raffles Brotestes, Komisaris Inhutani V yang Terseret Kasus Suap Pengelolaan Hutan

57 menit yang lalu

Hukum
Komisaris PT Inhutani V, Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Komisaris Inhutani V Raffles Brotestes yang Sempat Kena OTT Diperiksa KPK

1 jam yang lalu

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

7 jam yang lalu

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

7 jam yang lalu

Hukum
DPRD Ogan Komering Ulu (Foto: Dok MI)

Terlibat Korupsi Dana Pokir, Anggota DPRD OKU Fraksi PPP, Hanura dan PDIP Dipecat!

8 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. (Foto: Dok MI)

Korupsi Anoda Logam Kembali Digas KPK, Pejabat Antam Langsung "Digarap"

9 jam yang lalu