OTT Bupati Muba, KPK Amankan Duit Rp17,7 Miliar

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 16 Oktober 2021 21:42 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan duit senilai Rp1,77 miliar dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin. Dodi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak. Anak dari mantan Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Musi Banyuasin. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya menyita duit tangkap tangan itu. Duit itu diambil tim OTT secara terpisah. "Uang Rp270 juta dibungkus kantung plastik," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (16/10/2021). Alex mengatakan uang Rp270 juta merupakan pemberian dari Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy. Suhandy memberikan uang itu ke pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari setelah melakukan penarikan tunai di salah satu bank di Musi Banyuasin. Setelah menerima uang itu, Eddi menemui Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori di salah satu tempat ibadah di Kabupaten Musi Banyuasin. Uang Rp270 juta itu diserahkan Eddi ke Herman di sana. Terpisah, KPK menangkap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin dan Ajudannya Mursyid di lobi hotel di wilayah Jakarta. Saat melakukan penangkapan, penyelidik melihat ada tas merah yang dibawa Dodi dan Mursyid. Penyelidik lantas meminta kedua orang itu membuka tas merah yang dibawanya itu. Saat dibuka, isinya uang Rp1,5 miliar. "Total, tim KPK mengamankan uang sejumlah Rp270 juta, juga turut mengamankan uang yang ada pada ajudan bupati Rp1,5 miliar," kata Alex. KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka yakni Dodi, Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy. Atas perbuatannya, Dodi, Herman, dan Eddi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Topik:

KPK OTT

Berita Sebelumnya

OTT KPK, Bupati Muba Dodi Reza Jadi Tersangka Suap

Berita Selanjutnya

Jadi Tersangka, Putra Alex Noerdin Resmi Ditahan KPK

Berita Terkait

Hukum
Mantan Direktur Utama PT. Hutama Karya Bintang Perbowo bersama mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT. Hutama Karya M. Rizal Sutjipto mengenakan rompi tahanan.

Top dah! Bintang Perbowo Rancang Korupsi JTTS: Sejak Dirut WIKA hingga Dirut Hutama Karya

50 menit yang lalu

Hukum
Para tersangka mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol digiring masuk ke mobil tahanan KPK (Foto: Dok MI)

Siapa Pejabat Diduga Terima Uang Suap Inhutani V?

2 jam yang lalu

Hukum
Komisaris PT Inhutani V Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok Inhutani V)

Tentang Raffles Brotestes, Komisaris Inhutani V yang Terseret Kasus Suap Pengelolaan Hutan

3 jam yang lalu

Hukum
Komisaris PT Inhutani V, Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Komisaris Inhutani V Raffles Brotestes yang Sempat Kena OTT Diperiksa KPK

3 jam yang lalu

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

9 jam yang lalu

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

10 jam yang lalu