Laporan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Jilid 2 Dimentahkan Dewas KPK

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 22 Oktober 2021 14:58 WIB
Monitorindonesia.com - Laporan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar akhirnya dimentahkan Dewan Pengawas KPK. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyebut, aduan yang diberikan dua mantan penyidik KPK, Novel Baswedan dan Rizka Anungnata sejauh ini masih sumir. Pasalnya, laporan tersebut tak menyebut secara spesifik adanya pelanggaran etik. "Semua laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik yang masih sumir, tentu tidak akan ditindaklanjuti oleh Dewas," ujar Haris saat dikonfirmasi, Jumat (22/10/2021). Haris mengatakan, setiap laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik oleh insan KPK, lanjut Haris, harus menjelaskan fakta perbuatannya, kapan dilakukan, siapa saksinya, dan bukti-bukti awalnya. "Jika diadukan bahwa LPS (Lili Pintauli Siregar) berkomunikasi dengan kontestan Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), ya harus jelas apa isi komunikasi yang diduga melanggar etik tersebut," papar Haris. Sebelumnnya, Novel dan Rizka melaporkan Lili atas dugaan pelanggaran kode etik karena telah berkomunikasi dengan kontestan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Darno. Laporan ini merupakan kali keduanya Lili menjadi terlapor dalam kasus pelanggaran etik. Diketahui, wanita yang pernah menjabat sebagai komisioner LPSK itu pernah divonis bersalah lantaran melakukan komunikasi dengan pihak yang terlibat kasus suap penanganan perkara. “LPS (Lili Pintauli Siregar) sebagai terlapor selain terlibat dalam pengurusan perkara Tanjungbalai, juga terlibat dalam beberapa perkara lainnya, yaitu terkait dengan perkara Labuhanbatu Utara yang saat itu juga kami tangani selaku penyidiknya,” kata Novel dan Rizka dalam suratnya, Kamis (21/10/2021). Dalam laporan itu, Darno diduga meminta Lili mempercepat penahanan Bupati Labura Khairuddin Syah, yang saat itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Khairuddin, dalam pernyataannya, pernah mengaku bahwa ia memiliki bukti-bukti pertemuan antara Lili dan Darno. Dalam sidang etik Dewas KPK sebelumnya, pelapor telah diminta melengkapi bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Lili dalam perkara Labura. Saksi menyerahkan beberapa bukti pendukung kepada Sekretariat Dewas dan telah mendapatkan tanda terima pada 12 Agustus 2021. Namun dalam Putusan Dewas Nomor 5/Dewas/Etik/07/2021 tertarihk 30 Agustus 2021, pelapor melihat tidak ada fakta pemeriksaan klarifikasi atau fakta persidangan etik perihal Lili dalam di perkara Labura. Karenanya, pelapor menyampaikan pengaduan ini kepada Dewas Pengawas KPK. “Selanjutnya kami mempercayakan kepada Dewas KPK untuk proses-proses selanjutnya demi kepentingan keberlangsungan dan keberlanjutan Komisi Pemberantasan Korupsi, integritas organisasi KPK, dan Gerakan Pemberantasan Korupsi,” kata Novel Baswedan.

Topik:

Lili Pintauli Pelanggaran Etik

Berita Sebelumnya

Laporan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Jilid 2 Katanya Belum Ada di Meja Dewas

Berita Selanjutnya

Kasus Bupati Kuansing, KPK Temukan Catatan Keuangan Terkait Suap

Berita Terkait

Hukum
Lili Pintauli (Foto: Dok MI)

Cacat Hukum! Lili Pintauli jadi Stafsus Walkot Tangsel, Eks Pimpinan KPK yang Berkali-kali Langgar Kode Etik

26 April 2025 18:29 WIB