Rapor Merah LBH, Pemprov DKI Klaim Penanganan Polusi Udara Kegiatan Strategis

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 24 Oktober 2021 23:37 WIB
Monitorindonesia.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyampaikan rapor merah sebagai penilaian kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin Ibukota. Salah satu yang disoroti yaitu soal penanganan polusi udara. Menyikapi rapor merah LBH itu, Pemprov menganggap aturan yang menjadi acuan rapor tersebut sudah lama. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengatakan Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) DKI Jakarta saat ini mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran 7 yang menerapkan standar lebih ketat. “Sedangkan, rujukan yang digunakan laporan LBH masih pada Kepgub No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan BMUA dan Baku Tingkat KLebisingan di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999,” ujar Sigit kepada wartawan, Minggu (7/10/2021). Sigit menyatakan, pengendalian kualitas udara menjadi salah satu kegiatan strategis Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya juga sudah memiliki aturan yang tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. BMUA (Baku Mutu Udara Ambien) DKI Jakarta saat ini mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021 yang menerapkan standar lebih ketat. Sedangkan, rujukan yang digunakan laporan LBH masih pada Kepgub No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan BMUA dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara di Jakarta, konsentrasi rata-rata tahunan poytutan udara untuk parameter SO2, NO2 dan CO masih berada di bawah BMUA Tahunan. Sedangkan, untuk parameter PM10, PM2,5 dan Ozon (O3) di atas BMUA, tetapi mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Pihaknya juga masyarakat juga didorong menggunakan transportasi umum dan menjadikan sepeda sebagai alat transportasi, dengan infrastruktur yang juga terus dikembanghkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang menyusun Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara (GDPPU) sebagai dokumen strategis dan peta jalan pengendalian kualitas udara. “Hal ini sebagai tindak lanjut putusan pengadilan atas gugatan warga negara terhadap kualitas udara di Jakarta,” pungkasnya. (Zat)

Topik:

DKI Jakarta lbh jakarta LBH Rapor Merah

Berita Sebelumnya

Akibat Status FB, KPK Geledah Kamar Tahanan Bupati Kuansing

Berita Selanjutnya

Sidang AKP Robin, Azis Syamsuddin Hingga Eks Walikota Cimahi Jadi Saksi

Berita Terkait

Hukum
Cover Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan PT Jakpro dan entitas anak Tahun Buku 2023 dengan nomor 11A/LHP/XVIII.JKT/6/2024 (Foto: Dok MI)

BPK Beber Seabrek Masalah Kerja Sama PT Pulo Mas Jaya atas Pembangunan Apartemen dengan PT WKR

13 Juli 2025 22:14 WIB

Metropolitan
Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Istimewa)

Janggal! Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD DKI Jakarta senilai Rp42,9 M Harus Diaudit

17 Juni 2025 13:58 WIB

Hukum
Rumah mewah diduga milik Dirja Abdul Kadir (kanan) di Duren Sawit Jakarta Timur dan dan Dirja Abdul Kadir (kiri) (Foto: Kolase MI)

Kejaksaan Didesak Usut Dugaan Korupsi EO KPU Jakarta dan Rumah Mewah Dirja Abdul Kadir

25 April 2025 21:50 WIB

Metropolitan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Foto: Ist)

Pramono Sebut Program Pemutihan Ijazah Siswa Telah Selesai: Tinggal Nanti Seremoninya

8 Maret 2025 19:56 WIB

Nusantara
Diskusi Forum Pemimpin Redaksi SMSI se-Indonesia (Foto: Ist)

HPN 2025: Membangun Pers yang Berintegritas dan Bebas dari Intimidasi

7 Februari 2025 14:34 WIB