Sidang Suap Pajak, KPK Harus Hadirkan Bos Bank Panin Mu'min Ali

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 26 Oktober 2021 15:26 WIB
Monitorindonesia.com - Bos Bank Panin Mu'min Ali Gunawan dipandang harus dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan suap pengurusan pajak. Hal ini dinilai penting, untuk menambah titik terang perkara dugaan suap pengurusan pajak. Diketahui kasus tersebut telah menjerat dua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan kehadiran Mu'min Ali, tak lain untuk mengonfirmasi lantaran namanya sempat disebut-sebut dalam persidangan kasus pengurusan pajak. "Hukumnya wajib KPK hadirkan Mu'min Ali Gunawan dihadirkan sebagai saksi di persidangan Tipikor," kata Boyamin saat dikonfirmasi, Selasa (26/10/2021). Dalam persidangan, nama Mu'min Ali Gunawan lantaran disebut dalam surat dakwaan sebagai pihak yang Veronika Lindawati untuk bernegosiasi terkait pengurangan nilai pajak dari Bank Panin. Dalam surat dakwaan itu juga disebutkan, bahwa mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani menerima fee sebesar Rp 5 miliar dari Rp 25 miliar yang dijanjikan pihak Bank Panin. Dugaan suap itu diberikan untuk mengurangi nilai wajib pajak sebesar Rp 926.263.445.392. Oleh karena itu, Boyamin meminta jaksa penuntut umum (JPU) bisa menghadirkan Mu'min Ali ke persidangan, agar menambah titik terang penanganan perkara tersebut. "Alasan (Mu'min Ali harus dihadirkan) untuk membuat terang perkara," tegas Boyamin. Terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri sempat menyampaikan pihaknya memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan pemilik PT. Bank Pan Indonesia (Panin) Mu'min Ali Gunawan dalam kasus dugaan suap pengurusan perpajakan. Hal ini untuk mendalami fakta yang terungkap dalam persidangan, karena diduga mengutus orang kepercayaannya Veronika Lindawati terkait pengurangan nilai pajak dari Bank Panin yang mencapai Rp 900 miliar. "KPK pastikan bahwa demua informasi dari masyarakat, KPK perhatikan, tentu KPK pelajari dan dalami termasuk keterangan baik yang disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan," ucap Firli beberapa waktu lalu. Firli memastikan, pihaknya berkomitmen akan mengusut tuntas perkara dugaan suap pengurusan pajak yang kini sedang menyidangkan dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani. Dia memastikan, tidak pandang bulu dalam mengusut dugaan rasuah perpajakan tersebut. "KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi dan tidam pernah lelah utk memberantas korupsi  sampai Indonesia bersih dari praktik praktik korupsi. Siapapun pelakunya, kami tidak pandang bulu jika cukup bukti, karena itu prinsip kerja KPK," tegas Firli. Dalam perkara ini, kedua mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu didakwa menerima suap sebesar Rp 15.000.000.000 dan SGD 4,000,000. Jika dirupiahkan, total penerimaan suap kedua mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu itu menerima uang senilai Rp 57 miliar. Selain dari Bank Panin, penerimaan suap Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani juga dari PT Jhonlin Baratama (JB) dan PT Gunung Madu Plantations (GMP). Kedua mantan pejabat pajak tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Topik:

KPK Suap Pajak Bank Panin

Berita Sebelumnya

Pinjaman Uang Robin dari Azis Syamsuddin, KPK Tak Percaya

Berita Selanjutnya

Dugaan Korupsi Toilet Sekolah di Bekasi Masuk Penyelidikan KPK

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK soal Gugatan Praperadilan Anggota DPRD Jatim di Kasus Dana Hibah: Kita Hormati

45 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Haiyani Rumondang: Dalami Aliran Dana ke Pihak PJK3

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

5 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Didesak Usut Temuan BPK Perdin Fiktif Bapanas Rp 5,03 Miliar

5 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

5 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Bidik Tersangka Baru Korupsi Proyek Tol Trans Sumatra Rp 205 M

6 jam yang lalu