Skema Jabatan dari Polri Belum Jelas, Eks Pegawai KPK Masih Menanti

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 9 November 2021 11:48 WIB
Monitorindonesia.com - Wacana untuk merekrut para mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejauh ini belum ada kejelasan. Pasalnya skema jabatan di internal korps Bhayangkara itu belum disampaikan. Mantan pegawai KPK pun masih menunggu kejelasan skema jabatan dari Polri. Mereka semua enggan langsung memberikan keputusan tanpa mengetahui posisi yang diberikan Kapolri Jenderal Listryo Sigit itu. "Kita tunggu lah nanti skema dari kepolisian, baru nanti teman-teman menentukan sikap masing-masing," kata Hotman Tambunan selaku perwakilan mantan Pegawai KPK saat dikonfirmasi, Selasa (9/11/2021). Hotman mejabarkan bahwa skema jabatan itu tengah disusun oleh Polri saat ini. Adapun skema yang dimaksud itu berbentuk peraturan baru untuk pemindahan mantan pegawai KPK ke Polri. "Semuanya itu kan harus dituliskan dalam bentuk aturan peraturan, tentu untuk sampai ke aturan peraturan itu perlu didahului korespondensi atau surat menyurat antara pihak-pihak yang berkaitan," papar Hotman. Nantinya kalau sudah jadi, skema jabatan itu akan dipelajari para pegawai sebelum mereka menentukan sikap. Dia dan teman-temannya tidak mau bergabung dengan Korps Bhayangkara jika posisinya tidak sesuai dengan keahlian masing-masing. "Benar dan prosedur yang prudent," kata Hotman. Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menerima rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM terkait dengan TWK pegawai KPK. Adapun Ombudsman menyatakan bahwa penyelenggaraan TWK penuh dengan tindakan maladministrasi. Sementara Komnas HAM menyatakan ada sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam proses asesmen tersebut. Jokowi sempat menyatakan tak ingin berkomentar terlalu dalam terkait persoalan TWK. Ia mengatakan menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). “Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan,” ungkap Jokowi, Rabu (15/9/2021) ketika bertemu sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Topik:

Kapolri Polri TWK KPK

Berita Sebelumnya

Pedoman Jaksa Agung Soal Perkara Narkotika Diapresiasi

Berita Selanjutnya

Mangkir Dipanggil KPK, Saksi Korupsi Barang Bercukai di Bintan Ternyata Sudah Meninggal

Berita Terkait

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mengapa Polri Belum Jebloskan Eks Dirut PLN Cs ke Tahanan?

8 Oktober 2025 13:43 WIB

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB

Hukum
Mantan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar Rugikan Negara Rp1,3 T, Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Belum Ditahan!

6 Oktober 2025 16:45 WIB

Hukum
Mantan Dirut PLN periode 2008-2009, Fahmi Mochtar (FM) (Foto: Dok MI/Ist)

Eks Dirut PLN Fahmi Mochtar Cs jadi Tersangka Korupsi PLTU Kalbar

6 Oktober 2025 16:34 WIB