Mantan Jaksa Pertanyakan Urgensi Revisi UU Kejaksaan

mbahdot

Diperbarui 23 November 2021 19:27 WIB

Monitorindonesia.com - Revisi UU Kejaksaan yang sedang bergulir di DPR mengundang pertanyaan banyak pihak, tak terkecuali mantan jaksa. Eks Kajati Kaltim Ahmad Djainuri turut mempertanyakan urgensi DPR bersama pemerintah merevisi UU Kejaksaan. Djainuri mengaku tidak memahami arah politik hukum yang hendak dicapai melalui RUU Kejaksaan. Sejauh ini dia menilai UU No 16 tahun 2004 masih memadai dan dapat dibuktikan dari capaian kinerja Korps Adhyaksa. “Revisi sebaiknya dilakukan dengan membandingkan kinerja atau capaian Kejaksaan selama ini, kalau ditemukan kekurangan dan mendesak untuk diperbaiki, banyak pihak mungkin bisa melihat substansi persoalan yang mengharuskan UU Kejaksaan direvisi,” kata mantan jaksa Djainuri, Selasa (23/11/2021). Mantan Direktur Uheksi Jampidsus ini mengusulkan pemerintah bersama DPR fokus pada pengesahan KUHAP terlebih dulu. Pengesahan KUHAP lebih esensial untuk memastikan hukum acara atau payung hukum bagi Korps Adhyaksa menjalankan tupoksinya. Djainuri juga menyinggung tidak tepat pemerintah menyetujui pembahasan RUU Kejaksaan yang menjadi inisiatif DPR untuk memastikan implementasi restorative justice (keadilan restoratif). Alasannya, penerapan keadilan restorative cukup dilakukan melalui Peraturan Jaksa Agung yang sekarang ini sudah diterapkan pada sejumlah perkara. Posisi Jaksa Agung Sekalipun UU Kejaksaan harus direvisi, mantan jaksa ini mengusulkan pembahasan fokus untuk memperkuat posisi Jaksa Agung. Dia mendukung revisi dilakukan untuk mempertegas Jaksa Agung harus dijabat dari kalangan karier yang memahami psikologi jaksa dan anatomi Kejaksaan sebagai institusi. Djainuri juga menolak usulan yang meminta Jaksa Agung tidak ditunjuk Presiden melainkan dipilih oleh tim independen melalui mekanisme seleksi. Aturan tersebut justru membuat posisi Jaksa Agung sebagai pejabat negara menjadi lemah. Menurutnya, Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang berlaku dalam sistem Presidensial. Artinya pengangkatan Jaksa Agung menjadi hak prerogatif Presiden sebagaimana yang telah berlaku di Indonesia. “Kalau revisi untuk mempertegas Jaksa Agung haruslah kalangan karier yang memiliki integritas teruji, saya bisa memahami,” ujar dia. Selain itu, Djainuri juga mengusulkan lebih baik pemerintah bersama DPR memastikan jaksa dapat menjalankan tugasnya dengan proporsional mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketimbang merevisi UU Kejaksaan. Misalnya pada bidang koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik. “Jangan sampai jaksa diminta membuktikan perkara bodong,” tukas mantan jaksa itu. Pembahasan RUU Kejaksaan sudah masuk pada tingkat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pihak di Komisi III DPR. Ketua Panja RUU Kejaksaan, Adies Kadir menilai, RUU Kejaksaan difokuskan untuk memperkuat institusi Kejaksaan menjadi independen.

Topik:

DPR Jaksa Agung ruu kejaksaan Komisi III

Mantan Jaksa Pertanyakan Urgensi Revisi UU Kejaksaan

Berita Sebelumnya

Notaris Erwin Ridwan dalam Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir Serahkan Diri

Berita Selanjutnya

Akhirnya Jaksa Tuntut Bebas Valencya, Istri yang Dipidana karena Marahi Suami Mabuk

Berita Terkait

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

Dasco Dukung Rencana Pemerintah Audit Bangunan Pondok Pesantren Berusia Tua

Legislator PKB Minta Nama Atlet Senam Israel Dicoret dari Daftar Peserta AGWC 2025

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K