Rawan Terjadi Tindak Pidana Korupsi, KPK Siap Kawal Dana Desa

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 10 Januari 2022 17:02 WIB
Monitorindonesia.com- Plt Juru Bicara Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati Kuding mengungkapkan, pengelolaan dana desa siap dikawal oleh KPK karena alokasi dana desa tersebut dianggap rawan terjadi tindak pidana korupsi. Sejak 2015, KPK sudah menemukan sedikitnya 14 potensi permasalahan dalam pengelolaan dana desa. "KPK telah menaruh perhatian serius terkait pencegahan korupsi dana desa. Dalam kajian (tahun 2015) KPK saat itu menemukan setidaknya 14 potensi persoalan yang meliputi empat aspek,” kata Ipi Maryati kepada wartawan, Senin (10/1/2022). “Yaitu regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia," urainya melanjutkan. Ipi mengungkapkan, pada aspek regulasi dan kelembagaan, KPK mempersoalkan belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa. Di samping itu, terjadi potensi tumpang-tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, pada aspek tata laksana, terdapat lima persoalan. Di antaranya, siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi desa, satuan harga baku barang dan jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) belum tersedia. Selanjutnya, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja desa masih rendah. Adapun laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Sedangkan, pada aspek pengawasan ada tiga potensi persoalan, yaitu efektivitas inspektorat daerah dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah, dan juga ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan belum jelas. Kemudian, aspek sumber daya, KPK menilai pentingnya proses rekrutmen tenaga pendamping dilakukan secara profesional dan cermat. Hal itu, mengingat adanya kasus korupsi dan kecurangan yang dilakukan tenaga pendamping oleh penegak hukum. (Wawan)

Topik:

KPK dana desa

Berita Sebelumnya

KPK Persilahkan Keluarga Rahmat Effendi Lakukan Pembelaan Sesuai Koridor Hukum

Berita Selanjutnya

Ferdinand Ditahan di Rutan Bareskrim hingga 20 Hari Kedepan

Berita Terkait

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Usut Korupsi Bansos, KPK Periksa Dirut PT Sinergi Lintas Global Mario Wardianto

1 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Eks Koordinator Operasional PT Sinergi Lintas Global Deni Setiawan terkait Korupsi Bansos

1 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Eks Operation Manager PT Dosni Roha Logistik Syamratul Fuadi Diperiksa soal Korupsi Bansos

1 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Periksa Eks Business Development Manager PT Multi Transportasi Global Rio Syahril soal Korupsi Bansos

1 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama0

Bongkar Korupsi Bansos, KPK Periksa Dirpemsosmas Kemensos Radik Karsadiguna

1 jam yang lalu

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

2 jam yang lalu