Penyuluh Antikorupsi Hadir karena Kepeduliaan

wisnu
wisnu
Diperbarui 30 Maret 2022 12:12 WIB
Jakarta, MI - Keberadaan penyuluh antikorupsi merupakan wujud kolaborasi energi pemberantasan korupsi dalam membangun negeri yang maju, makmur, serta berbudaya antikorupsi. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Novianthi di hari kedua putaran pertama Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 di Jakarta, Selasa (29/3). Beberapa penyuluh antikorupsi, kata dia, berasal dari kalangan umum, yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pembentukan karakter masyarakat berintegritas. "Mereka tidak digaji oleh KPK atau negara, namun secara sukarela mengajukan diri sebagai penyuluh antikorupsi," kata Dian seperti yang dikutip, Rabu (30/3). Sejak 2017, lanjutnya, KPK memfasilitasi kemitraan dengan masyarakat umum lewat penyelenggaraan sertifikasi penyuluh antikorupsi, yang dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK. Para penyuluh antikorupsi akan menerima sertifikat kompetensi kerja yang berlaku secara nasional, karena LSP KPK sudah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Terkait dengan pendaftarannya, masyarakat bisa mendaftar sertifikasi penyuluh antikorupsi secara daring melalui laman aclc.kpk.go.id tanpa dipungut biaya. Sertifikasi juga akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari penyuluh antikorupsi pertama, penyuluh antikorupsi muda, penyuluh antikorupsi madya, hingga penyuluh antikorupsi utama. Selain masyarakat umum, aparatur sipil negara (ASN) juga bisa mengajukan diri menjadi penyuluh antikorupsi, seperti ASN Pemeriksa Pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Salah satu ASN Kemenkeu, Johana Lanjar Wibowo mengatakan, termotivasi menjadi penyuluh antikorupsi untuk membentengi diri dari godaan korupsi di lingkungan kerjanya. "Dengan menjadi penyuluh antikorupsi, artinya ini juga sebagai benteng serta motivasi diri untuk terus menjaga integritas saya," kata Johana. Selama lebih dari satu dekade bergabung di dunia penyuluhan antikorupsi, mulai dari internal lembaga sampai lintas instansi dan lintas daerah, dia menilai para pimpinan berperan penting untuk menyukseskan program penyuluh antikorupsi. "Keterlibatan kepala daerah dengan mengukuhkan komunitas penyuluh antikorupsi yang ada di daerah dan keterlibatan menteri atau kepala lembaga dalam mengukuhkan komunitas penyuluh antikorupsi yang ada di kementerian dan lembaganya bernilai penting untuk meningkatkan semangat para penyuluh," ungkapnya.

Topik:

KPK

Berita Sebelumnya

Bakamla Diberi Kewenangan Melakukan Penyidikan Pelanggaran di Laut

Berita Selanjutnya

Fauzan akan Jalani Rehabilitasi Selama 3 Bulan

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Bupati OKU di Polda Sumsel

1 jam yang lalu

Politik
Kereta Cepat Whoosh (Foto: Istimewa)

Proyek Kereta Cepat Era Jokowi Diselidiki KPK, PDIP: Sudah Diingatkan Bu Mega Sejak 2015

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

Langkah Senyap KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

2 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjar (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pakar soal Korupsi Whoosh: KPK Bisa Periksa Bekas Presiden-Pejabat Negara, Kecuali "Iblis"

3 jam yang lalu

Monitor Hukum
Paket Bansos Sembako Pemprov DKI Jakarta (Foto: Dok MI)

Menyoal Dugaan Korupsi Bansos Jakarta, Kini KPK Diminta Supervisi ke APH Lain

14 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan mantan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (kiri) (Foto: Kolase MI)

KPK Didesak Periksa Sri Mulyani dan Suryo Utomo soal Dugaan Korupsi Coretax Rp 1,3 T

15 jam yang lalu