Kejagung Pikir-Pikir Jerat Hukuman Mati Bagi Tersangka Korupsi Ekpor CPO

wisnu

Diperbarui 22 April 2022 14:58 WIB

Jakarta, MI - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah mengaku, masih mempertimbangkan para tersangka kasus korupsi ekspor CPO dihukum mati. “Saya rasa pemberatan ini menjadi pertimbangan penting bagi kami,” kata dia dalam konferensi pers di Gedung Kejagung RI, Jakarta, Jumat (22/4). Tetapi, dia menegaskan, pihaknya memfokuskan betul terhadap kebijakan pemerintah yang strategis dan penting untuk kelangsungan pembangunan nasional. Sehingga bila ada perbuatan hukum yang menyangkut masyarakat banyak serta merugikan pembangunan, maka akan dilakukan tindakan tegas. “Ini menjadi konsentrasi kami, sehingga apabila ada kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak dan pembangunan, ini pasti akan kami lakukan penindakan tegas,” kata Febrie. [caption id="attachment_425082" align="aligncenter" width="300"] Tersangka kelangkaan minyak goreng saat akan ditahan pihak Kejagung. (Foto: Dok/MI)[/caption] Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya yang terjadi pada kurun waktu Januari 2021 hingga Maret 2022. Keempat tersangka, yakni Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana. Kemudian, Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. Jaksa penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kemudian Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri. Lalu, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo Bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO. “Perkara ini dikenakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang seperti sudah disampaikan Jaksa Agung ada ketentuan-ketentuan perdagangan yang telah disebut itu adalah sebagai ketentuan yang dijadikan dasar penyidik sebagai perbuatan melawan hukumnya,” kata Febrie. “Tetapi tetap kami persangkakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor,” kata Febrie.

Topik:

Kejagung Pikir-Pikir Jerat Hukuman Mati Bagi Tersangka Korupsi Ekpor CPO

Berita Sebelumnya

Nasib Bui Seumur Hidup Menanti Pembunuh Sejoli Handi-Salsabila

Berita Selanjutnya

Bareskrim Polri Bakal Sita Aset Kripto Senilai 35 Miliar Milik Indra Kenz

Berita Terkait

DPR: Mr Trump, Tidak Adil jika Pejuang Palestina Dilucuti Senjatanya Sementara Israel Dibiarkan Menembaki Gaza

Bongkar Korupsi Bansos, KPK Periksa Pejabat Bulog Dedy Rahman

Eks Warehouse Manager PT Amanat Perkasa Speed Rully Firmansyah Diperiksa KPK soal Korupsi Bansos

KPK Periksa Direktur PT Amanat Perkasa Speed Joseph Sulistijo terkait Korupsi Bansos

KPK Periksa General Affair Manager PT Dosni Roha Paulus Moroopun soal Korupsi Bansos

Mentan Ancam Cabut Izin Pedagang Nakal yang Jual Beras di Atas HET

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K