Rekam Rekan Kerjanya Saat Mandi, Oknum Hakim PN Lahat Sumut Diberi Sanksi Penundaan Kenaikan Gaji

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 27 April 2022 20:29 WIB
Jakarta, MI - Seorang oknum Hakim Pengadilan Negeri (PN) Lahat, Sumatera Utara (Sumut) berinisial BPT harus rela dapatkan sanksi lantaran ia kedapatan merekam atau mengambil gambar seorang wanita saat sedang mandi yang juga merupakan sesama hakim di PN Lahat. Atas kejadian tersebut, Mahkamah Agung (MA) langsung menjatuhkan sanksi terhadap oknum Hakim Pratama pada PN Lahat tersebut. Diketahui, BPT dijatuhi sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun. Hukuman disiplin tersebut dijatuhkan oleh Badan Pengawasan (Bawas) MA pada periode Maret 2022. Dalam putusannya, Hakim BPT dinyatakan terbukti melanggar SKB Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 -- No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Huruf C Pengaturan angka 3 Penerapan angka 3.1. Umum (1), Huruf C angka 7 Penerapan: 7.1. Umum: (1) Jo. PB MARI dan KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Pasal 7 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) huruf a Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf i Jo Pasal 19 ayat 6. Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro mengamini bahwa terdapat oknum hakim pada Pengadilan Negeri Lahat yang terbukti bersalah merekam wanita saat sedang mandi. Wanita yang divideokan tersebut merupakan rekan kerja sekantor BPT. "Benar, hakim tersebut dijatuhi hukuman disiplin terkait merekam dengan hpnya hakim wanita sekantor yang sedang mandi. Tapi baru sebentar ketahuan hakim wanita itu lalu dilaporkan ke ketua pengadilan," kata Andi Samsan Nganro kepada wartawan, Rabu (27/4). Sebagai informasi, BPT merupakan Hakim Pratama pada PN Lahat. Dia tinggal di rumah dinas komplek kehakiman daerah Sumsel. Dia kedapatan menaruh alat perekam atau handphone di kamar mandi rumah tetangganya yang juga seorang hakim. (La Aswan)

Topik:

Hakim

Berita Sebelumnya

Selain Ade Yasin, KPK Amankan 12 Orang Saat OTT

Berita Selanjutnya

PPP Mengaku Tak Tahu Duduk Perkara Ade Yasin yang di OTT KPK

Berita Terkait

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kegiatan koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diundang KPK guna membahas koordinasi dan kolaborasi penguatan hubungan antara lembaga antirasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi, penyusunan anggaran, dan optimalisasi anggaran daerah.

Akan Periksa Bobby Nasution, Hakim: Semua Orang Sama di Depan Hukum!

24 September 2025 23:24 WIB

Hukum
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution dan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting meninjau Tanggul Sungai Dalu-Dalu, Desa Sukaraja dan Bendungan di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumut, Rabu (11/6/2025)

Hakim akan Cecar Bobby Nasution soal Pergeseran Anggaran di Sidang Korupsi Jalan Dinas PUPR Sumut

24 September 2025 23:00 WIB

Hukum
Djuyamto mengenakan rompi tahanan Kejagung (Foto: Dok MI/Aan)

Djuyamto Harap jadi Hakim Korupsi Terakhir

10 September 2025 22:43 WIB

Hukum
Sebanyak tiga hakim yang menjatuhkan vonis lepas (ontslag) terhadap kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada tahun 2022 didakwa menerima suap secara total Rp21,9 miliar. Ketiga hakim tersebut, yakni Hakim Ketua Djuyamto bersama dengan para hakim anggota Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharuddin.

Jaksa Mendakwa 2 Hakim yang Vonis Lepas Korupsi CPO Terima Suap Rp 6,2 Miliar

21 Agustus 2025 16:00 WIB

Politik
Komisi III DPR menggelar fit and proper test untuk calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang akan memasuki usia pensiun pada Februari 2026, Rabu (20/8/2025) Foto: Dok MI/Ist

Pernyataan Safaruddin "Jangan Hantam DPR" ke Calon Hakim MK Memalukan: Seperti Membongkar Selimut Tebal yang Menutup Misi DPR

21 Agustus 2025 01:42 WIB

Hukum
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Aswan)

Vonis Silfester Mangkrak 6 Tahun, Pakar Desak Audit Kinerja Hakim, Jamwas dan Komjak!

13 Agustus 2025 13:08 WIB