DPC Peradi Bandung Tegaskan SK Menkumham Pengesahan Luhut Pangaribuan Tak Bisa Dibatalkan

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 1 Mei 2022 23:29 WIB
Jakarta, MI - DPC Peradi Bandung menegaskan, SK Menkumham soal pengesahan Peradi di bawah kepemimpinan Luhut MP Pangaribuan, tak bisa dibatalkan. Hal itu ditegaskan Ketua DPC Peradi Bandung Yovie M Santosa terkait Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) di bawah kepemimpinan Luhut MP Pangaribuan. Yovie menanggapi hoax yang disebarkan Wasekjen Peradi Soho yang menyatakan bahwa ketetapan Ditjen Ditjen AHU terkait SK Menkumham nomor 0000883.AH.01.08 - 2022 pada tanggal 28 April 2022 tentang legitimasi atau pengesahan Peradi di bawah kepemimpinan Luhut MP Pangaribuan didapati telah di take down atau dibatalkan. Yovie menegaskan bahwa take down sebuah website bukan merupakan bentuk pembatalan surat keputusan sah yang telah ditandatangani oleh Menkumham cq Dirjen AHU. "SK resmi yang sah tentang kepengurusan Peradi dibawah kepemimpinan Luhut MP Pangaribuan yang telah ditetapkan tidak bisa dibatalkan atau diganggu gugat. SK Menteri hanya bisa dibatalkan dengan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang inkrah, itu pun bila didapati kekeliruan atau perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatannya," tegas Yovie melalui keterangan tertulis, Minggu (1/5). Lebih lanjut Yovie mengatakan bahwa informasi pembatalan bukan berita resmi dari Kemenkumham tetapi hanya asumsi dari orang per orang (pribadi atau kelompok) sehingga dapat dikategorikan sebagai hoaxdan memenuhi unsur-unsur pasal pada UU ITE. "Saya pikir jajaran pengurus Peradi yang resmi akan melakukan berbagai upaya upaya hukum atau membuat LP (laporan polisi) atas hoax dan penyesatan informasi ini," tandasnya. Untuk diketahui Menkumham RI melalui Ditjen Ahu secara resmi telah mengesahkan SK kepengurusan Peradi dengan Ketua Umum Luhut MP Pangaribuan dengan Sekjen Imam Hidayat. “Kami akan membela kebenaran atas keputusan Menkumham RI tersebut,” pungkas Yovie. Sebelumnya DPN Peradi akan segera menyiapkan tim transisi peralihan. Hal tersebut menjadi salah satu pembicaraan dalam Rapimnas melalui aplikasi zoom meeting yang dipimpin Ketua Peradi Luhut MP Pangaribuan yang diikuti oleh seluruh jajaran DPN Peradi dan para Ketua DPC Peradi se-Indonesia, Kamis (28/4). Tim transisi ini akan mengurus berbagai hal terkait peralihan kantor dan aset Peradi di Slipi Tower, Jakarta Barat. (La Aswan)

Topik:

Peradi

Berita Sebelumnya

KPK Geledah Dua Rumah Tersangka Kasus Suap Ade Yasin di Bandung

Berita Selanjutnya

Kapolri Berharap Idul Fitri Dijadikan Momentum Perkuat Persaudaraan dan Persatuan

Berita Terkait

Hukum
Peradi Cabang Sukadana Bekerjasama dengan Universitas Islam Metro Lampung (Foto: Dok MI)

Legal Opinion: Dari Pendapat Hukum Menuju Pilar Kebenaran dan Keadilan

3 Oktober 2025 22:18 WIB

Hukum
Azmi Syahputra bersama peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Kampus Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Jumat (25/7/2025) (Foto: Dok MI/Aswan)

Azmi Syahputra: Pembaharuan KUHAP Memperkuat Peran dan Wewenang Advokat

25 Juli 2025 23:37 WIB