Banyak Selamatkan Kerugian Negara dari Korupsi, Anggaran Kejagung Harus Ditambah

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 12 Juni 2022 20:38 WIB
Jakarta, MI - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, meminta Presiden Jokowi untuk menambah anggaran Kejaksaan Agung atau Kejagung atas prestasinya. "Anggaran keseluruhan Kejagung selma tahun 2022 sebanyak Rp9 triliun, maka penanganan perkara korupsi di Jampidsus hanya Rp30 miliar. Bandingkan dengan anggaran penanganan korupsi di KPK yang mencapai Rp70 miliar," jelas Boyamin kepada Monitor Indonesia.com, Minggu (12/6) malam. Boy (panggilan akrab Boyamin Saiman) menambahkan, terdapat perbedaan mencolok Kejagung dan KPK atas penyelamatan kerugian negara dari perkara korupsi. "Selain itu ada perbedaan mencolok antara gaji Kejagung dan KPK," ujarnya. Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) Kejaksaan Agung telah melakukan kerja yang mengesankan masyarakat dalam penanganan dugaan korupsi langka dan mahalnya minyak goreng. Selain perkara minyak goreng, kata Boyamin, Kejaksaan Agung selama masa pemerintahan Presiden Jokowi Kedua (2019-2022) telah menangani perkara lain dengan penyelamatan kerugian negara sangat tinggi (fantantis). Yaitu : 1. Kasus Jiwasraya, aset dan uang yang bisa diselamatkan Rp.18 Trilyun dari kerugian 16 T. 2. Kasus Asabri: mampu selamatkan Rp. 16 T, kerugian 20 T. 3. Kasus Impor Tektil Batam menyelelamatkan kerugian perekonomian negara menyelamatkan Rp. 1,2 T. 4. Kasus Mafia Minyak Goreng mampu menyelamatkan perekonomian Rp 5,6 T (dihitung dari jumlah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 6 bulan). 5. Kasus Lembaga Pembiayaan Ekpor Impor (LPEI) Rp. 2,5 T 6. Kasus Garuda Rp. 3,6 T. 7. Kasus-kasus lain yang belum bisa dihitung dikarenakan peyidikan masih berjalan ( Waskita Precast , kasus impor Baja, dll). Jika dijumlahkan kerugian yang bisa diselamatkan Kejaksaan Agung adalah Rp. 46,8 Trilyun. Berdasarkan hasil Rapat Kerja Pembahasan Anggaran Penegak Hukum oleh Komisi III DPR untuk tahun anggaran 2023 adalah 24 Trilyun, sementara anggaran tahun berjalan (2022) adalah Rp. 9 Trilyun (awalnya 11 T). Khusus untuk penanganan pidana khusus termasuk korupsi, anggarannya adalah Rp. 30 Milyar (beda dengan KPK sebesar Rp. 70 Milyar). Dengan prestasi hebatnya dan ranking survey meningkat, maka semestinya Presiden Jokowi dan DPR menyetujui anggaran sebesar Rp. 24 Trilyun sebagai bentuk apresiasi , penghargaan dan hadiah kepada Kejaksaan Agung. Penambahan anggaran 24 T diperlukan untuk kesejahteraan Jaksa termasuk penambahan gaji yang cukup agar terhindar dari perilaku menyimpang. Gaji Jaksa Agung dan jajaran dibawahnya masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan Pimpinan KPK dan jajaran dibawahnya yaitu : 1. Pelaksana (Penyidik dan Penuntut) di Kejaksaan Agung bergaji Rp. 11 Juta, sementara Pelaksan di KPK (Penyidik dan Penuntut) berkisar Rp. 25 juta. 2. Pejabat eselon II Kejaksaan Agung (Direktur dan Kepala Kejaksaan Tinggi) bergaji Rp. 25 juta, eselon II KPK (Direktur dan Kepala Biro) bergaji Rp. 40 juta. 3. Pejabat Eselon I Kejagung (Jaksa Agung Muda dan Staff Ahli) bergaji Rp. 30 Juta, sementara eselon I KPK (Sekjen dan Deputi) bergaji sekitar Rp. 60 juta. 4. Jaksa Agung bergaji Rp. 35 juta, sedangkan Pimpinan KPK bergaji sekitar Rp. 100 juta. Disisi lain untuk menjaga marwah Jaksa dan untuk mencegah dugaan penyimpangan, diperlukan penguatan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) dalam bentuk diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana terhadap oknum jaksa nakal (tidak sekedar proses kode etik). "Selain itu semestinya ditambah anggaran untuk Jamwas," tutup Boyamin Saiman.

Topik:

Kejagung

Berita Sebelumnya

Buronan Kepolisian Jepang Mitsuhiro Taniguchi Masih Diperiksa Imigrasi

Berita Selanjutnya

Polda Metro Ungkap Fakta Terbaru Penangkapan Sejumlah Anggota Khilafatul Muslimin

Berita Terkait

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

11 jam yang lalu

Monitor Hukum
Kawasan Citra Land City (Foto: Dok MI)

Kemana Lari Kekayaan Negara dari Tanah Eks PTPN?

4 Oktober 2025 16:25 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MI)

Kejagung Tunggu Laporan Dugaan Kebocoran Dana Haji Rp 5 T

4 Oktober 2025 15:54 WIB

Hukum
Riza Chalid (Foto: Dok MI/Ist)

Paspor Dicabut, DPO Riza Chalid dan Jurist Tan Berstatus Stateless, Apa Itu?

4 Oktober 2025 13:21 WIB

Hukum
Tamron alias Aon (Foto: Dok MI)

42 Ribu Ton Mineral Senilai Rp 216 M Milik Tamron Disita Kejagung

2 Oktober 2025 18:47 WIB

Hukum
Iwan Ginting (Foto: Dok MI)

Terima Rp 500 Juta Hasil Barang Bukti yang Ditilap, Jaksa Iwan Ginting Dicopot

2 Oktober 2025 14:50 WIB