Jaksa Agung Terima Kunjungan Wakil Dubes Australia untuk Indonesia, Bahas Apa?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 15 Juni 2022 23:06 WIB
Jakarta, MI - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menerima kunjungan Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Steve Scott dalam rangka pertemuan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) di Gedung Menara Kartika, Jakarta, Rabu (15/6). Burhanuddin mengapresiasi AIPJ2 yang dipimpin Wakil Dubes Australia untuk Indonesia atas kerja sama yang sudah terjadi selama ini, dukungan pendanaan yang diberikan serta berharap kerja sama terus berlangsung demi meningkatkan upaya penegakan hukum. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana kerja sama antara Kejaksaan RI dan AIPJ2 meliputi aspek pengembangan kebijakan, perbaikan sistem, dan pengembangan kapasitas meliputi transformasi dan akuntabilias melalui kegiatan asesmen risiko korupsi serta implementasi rekomendasi, peningkatan akses keadilan perempuan dan anak, penyadang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, perbaikan sistem penuntutan hukum pidana melalui penguatan dominus litis di Kejaksaan, perbaikan sistem penuntutan hukum pidana melalui implementasi keadaan restoratif. “Termasuk aspek komunikasi (penjangkauan) publik untuk penguatan kapasitas Pusat Penerangan Hukum,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan RI Ketut Sumedana. Selain itu, dalam pertemuan itu juga dibahas perlu adanya penjajakan dari Kejaksaan Republik Indonesia terkait beberapa lingkup kerja sama meliputi pengembangan kebijakan (penajaman tugas dan fungsi, pengelompokan tugas-tugas yang koheren, eliminasi tugas yang tumpang tindih, dan modernisasi kantor), perbaikan sistem (pembuatan SOP Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan Barang Bukti Elektronik dan SOP Tata Cara Penyitaan Aset Kripto). Kemudian, pengembangan kapasitas untuk memaksimalkan penggunaan barang bukti elektronik dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui diklat berbasis kompetensi dan pengembangan laboratorium digital forensic yang terakreditasi sesuai standar ISO/IEC 17025. Menurut Ketut, pesatnya perkembangan era revolusi industri keempat, di satu sisi telah membawa manfaat besar dalam kehidupan manusia, namun pada sisi lain juga diyakini memiliki ekses negatif, salah satunya dapat dilihat dari perkembangan modus kejahatan yang semakin canggih, kompleks, dan beragam. “Kondisi tersebut menuntut adanya suatu transformasi di dalam tubuh lembaga penegak hukum, mulai dari kebijakan, sistem, maupun sumber daya manusia,” ujar Ketut. Selanjutnya, dibahas juga mengenai pembaharuan terhadap Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Agung dan Departemen Kejaksaan Agung Pemerintah Australia, di mana sebelumnya telah dilakukan penandatanganan pada 3 Februari 2017 lalu dan sudah berakhir pada 2 Februari 2022. Adapun nota kesepahaman ini ditujukan untuk mempromosikan dan mengembangkan kerja sama hukum yang saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan respon penegak hukum terhadap ancaman kejahatan terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Steve Scott menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang dilakukan termasuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia juga mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia banyak mengalami kemajuan pesat saat dirinya terakhir mengunjungi institusi ini pada tahun 2017 lalu.

Topik:

Kejagung

Berita Sebelumnya

KPK Minta Menteri yang Baru Dilantik Segera Laporkan Harta Kekayaan

Berita Selanjutnya

Polda Metro Jaya Ringkus 5 Penagih Pinjaman Online

Berita Terkait

Hukum
Kapuspekum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Ist)

Kejagung Respons Bantahan Kubu Nadiem soal Grup WA 'Mas Menteri Core Team': Buktikan di Persidangan

44 menit yang lalu

Hukum
Mantan Dirjen Bea dan Cukai, Askolani (Foto: Istimewa)

Kejagung Buka Peluang Panggil Eks Dirjen Bea dan Cukai Askolani Terkait Kasus Ekspor POME

4 jam yang lalu

Hukum
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2023 di Jakarta, Selasa (14/03/2023)

Kejagung Didesak Periksa Eks Dirjen Bea Cukai Askolani terkait Korupsi POME

6 jam yang lalu

Hukum
Mantan Dirjen Bea Cukai Askolani (Foto: Dok MI/Antara)

Dugaan Korupsi POME Terjadi Era Dirjen Bea Cukai Askolani, Ini Sosoknya

17 jam yang lalu

Hukum
Ayaka Suites Hotel (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Kejagung Berkali-kali "Garap" Petinggi Ayaka Suites Hotel, Ada Apa Nih?

18 jam yang lalu

Hukum
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. (Foto: Dok MI/BPMI Setpres)

Kejaksaan Harus Koreksi Diri

18 jam yang lalu