KPK Minta Menteri yang Baru Dilantik Segera Laporkan Harta Kekayaan

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 15 Juni 2022 21:30 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). "Sebagai pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, KPK mengimbau untuk melaporkan harta kekayaan paling lambat tiga bulan sejak pengangkatan," kata Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Rabu, Rabu (15/6). Ipi mengatakan LHKPN merupakan wujud komitmen antikorupsi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai amanat Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang (UU) mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Selain itu, KPK juga mengingatkan agar para penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan mereka secara jujur, benar, dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi melantik dua menteri baru dan tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu Rabu (15/6). Dua orang menteri yang dilantik ialah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil. Sementara, tiga orang wakil menteri yang dilantik ialah Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN menggantikan Surya Tjandra, John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. [Ode]

Topik:

KPK

Berita Sebelumnya

Kejagung Tetapkan Eks Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemenhan Jadi Tersangka Korupsi Satelit

Berita Selanjutnya

Jaksa Agung Terima Kunjungan Wakil Dubes Australia untuk Indonesia, Bahas Apa?

Berita Terkait

Hukum
Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Joko Widodo (tengah) dan Budi Karya Sumadi (Foto: Istimewa)

Paket Lengkap Whoosh: Diselimuti Dugaan Korupsi-Gadaikan Kedaulatan Negara?

10 menit yang lalu

Hukum
General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KCIC Hormati Proses Hukum Korupsi Whoosh

26 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat konferensi penahanan para tersangka (Foto: Dok MI)

2 Penyuap Eks Bupati Koltim Dijebloskan ke Rutan Kendari

39 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Belum Pastikan Korupsi Kereta Cepat Naik Penyidikan Tahun Ini, Mengapa?

44 menit yang lalu

Hukum
Direktur Penyidikan (Dirdik) sekaligus Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (kiri) mengumumkan penetapan penahanan atas mantan anggota DPRD Jambi Kusnindar (kanan) saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (24/7/2023) (Foto: Istimewa)

Diusut Awal 2025, KPK Masih Ogah Ungkap Duduk Perkara Korupsi Kereta Cepat

59 menit yang lalu

Hukum
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rajiv (Foto: Istimewa)

Anggota DPR Fraksi NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan Penyidik KPK

1 jam yang lalu