Wamenkumham Beberkan Target Penyempurnaan Draf RKUHP Selesai Hari Ini

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 22 Juni 2022 15:10 WIB
Jakarta, MI - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengatakan draf terbaru Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ditargetkan selesai hari ini. "Mudah-mudahan hari ini," kata Eddy kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6). Eddy menyebutkan pemerintah sangat berhati-hati dalam proses penyempurnaan draf terbaru RKUHP itu sehingga berjalan lama. Hal itu dikarenakan terdapat sebanyak 628 pasal di dalamnya yang harus diteliti. Selain itu, pihaknya masih harus menyempurnakan kata dalam draf yang tipo. "Jadi ada perubahan substansi, ada soal tipo, ada soal rujukan, dan ada soal sinkronisasi antara batang tubuh dan penjelasan. Memang belum ke DPR, masih kita bersihkan," terang Eddy. Eddy menyebut draf RKUHP saat ini masih dalam tahap penyempurnaan sehingga belum diserahkan kepada DPR. "Mengapa kita belum serahkan? Itu masih banyak tipo. Kita (masih) baca," kata Eddy. Wamenkumham itu juga mengatakan ada perubahan substansi dari 14 pasal krusial dalam RKUHP. Pemerintah bersama DPR juga telah mensosialisasikan 14 pasal krusial itu kepada publik. "Kalau 14 pasal pasti dibahas, karena dulu tersisa 14 pasal. Jadi, begitu ditarik dari DPR tanggal 19 September 2019, kan ada 14 pasal kontroversi. Lalu kemudian kesepakatan antara pemerintah dan DPR harus mensosialisasikan itu kepada publik. Kita sosialisasikan selama 2021 di 12 kota. Itu banyak masukan dari publik," paparnya. Lebih lanjut, Eddy menerangkan salah satu pasal dalam RKUHP yang mengalami perubahan substansi, yaitu pasal terkait penodaan agama. Dia mengatakan pihaknya telah mengubah substansi pasal tersebut berdasarkan masukan publik. "Satu contoh, saya bocorkan pasal mengenai penodaan agama itu diubah secara substansi berdasarkan masukan publik," pungkasnya. #Wamenkumham

Topik:

RKUHP wamenkumham Eddy Hiariej draf RKUHP

Berita Sebelumnya

Berkas Perkara Kerangkeng Manusia Langkat Dinyatakan Lengkap

Berita Selanjutnya

Kapal Pekerja Migran Tenggelam di Batam, DPR Desak Polisi Usut Tuntas

Berita Terkait

Politik
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman (Foto: Ist)

Komisi III DPR Mulai Raker Bahas RKUHP Bulan Depan

26 Juni 2025 16:44 WIB

Hukum
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Hendri Jayadi Pandiangan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Hendri Jayadi: Dominus Litis Berpotensi Menimbulkan Tumpang Tindih

26 Mei 2025 17:05 WIB

Hukum
Pengunjuk rasa meminta KPK untuk membersihkan dan menangkap koruptor-koruptor pajak, mafia pencucian uang, serta birokrat-birokrat di pemerintahan yang mengkorupsi uang rakyat.

RUU Perampasan Aset Dibahas Usai Revisi KUHP, Terancam Molor Lagi?

7 Mei 2025 14:51 WIB