Kapal Pekerja Migran Tenggelam di Batam, DPR Desak Polisi Usut Tuntas

Nicolas
Nicolas
Diperbarui 22 Juni 2022 16:21 WIB
Jakarta, MI - Peristiwa tenggelamnya kapal cepat di perairan kepulauan Batam yang membawa 30 calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat saat berusaha berangkat kerja keluar negeri secara illegal. Ini merupakan kejadian yang menggambarkan belum seriusnya Pemerintah untuk melakukan penempatan calon PMI ke luar negeri. Hal itu mengacu pada UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). "Kejadian ini juga menjadi sebuah gambaran lemahnya pengawasan serta penegakkan hukum dari aparat Pemerintah yang terkait dengan proses pemberangkatan penempatan calon Pekerja Migran ke luar negeri," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Edy Wuryanto dalam pesan elektroniknya yang diterima Monitorindonesia.com, Rabu (22/6). Anggota parlemen dari dapil Jawa Tengah III itu menilai, kesiapan dan koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan, Imigrasi, BP2MI, dan Petugas Pelabuhan ternyata belum mampu mencegah terjadinya keberangkatan calon PMI yang tidak sesuai prosedur penempatan PMI. Dia menegaskan, sudah sangat jelas dalam UU PPMI dan regulasi turunanya, proses penempatan dan keberangkatan calon PMI sudah diatur sedemikian jelas sehingga kejadian seperti ini tidak perlu terjadi. Dengan kejadian ini tentunya pemerintah harus menyelidiki proses keberangkatan calon PMI yang tidak sesuai prosedur ini dengan menyeluruh dan mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab telah menyebabkan terjadinya peristiwa ini. "Tentunya kejadian ini juga menjadi bahan evaluasi Pemerintah yang bertanggungjawab untuk mengawasi seluruh proses bagi calon PMI, yaitu dari proses rekrutmen, pelatihan, perjanjian kerja, pembuatan dokumen PMI seperti paspor dan visa kerja, kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga keberangkatan ke luar negeri, serta perlindungan PMI di luar negeri hingga kepulangan ke Indonesia," ucapnya. Edy juga mendesak seluruh aparat Pemerintah yang terlibat dalam proses penempatan dan perlindungan PMI ini seharusnya bisa berkoordinasi untuk memudahkan calon PMI berangkat bekerja ke luar negeri secara prosedural. "Saya menyesalkan terjadinya peristiwa tenggelamnya kapal speedboard yang mengangkut calon PMI asal NTB ini. Saya mendorong agar pihak kepolisian segera menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini dan memproses pihak-pihak yang terlibat hingga ke pengadilan," tambahnya. Dia juga mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI mengevaluasi diri terhadap proses penempatan calon PMI Ini dari proses rekrutmen, pelatihan, perjanjian kerja, pembuatan dokumen PMI seperti paspor dan visa kerja, kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga keberangkatan ke luar negeri. [man] #pekerja migran

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Wamenkumham Beberkan Target Penyempurnaan Draf RKUHP Selesai Hari Ini

Berita Selanjutnya

Polri Bentuk Tim Peneliti KKEP Terkait Kasus AKBP Brotoseno

Berita Terkait

Hukum
Halim Kalla (Foto: Istimewa)

Kapan Adik Jusuf Kalla cs Dijebloskan ke Sel Tahanan?

39 menit yang lalu

Hukum
Joko Widodo alias Jokowi (Foto: Istimewa)

Korupsi Whoosh Gampang Diungkap! Eks Penyidik KPK: Periksa Saja yang Menyetujui!

5 jam yang lalu

Nusantara
Mantan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, bersama Ketua DPP, DPD, serta kepala daerah dari PDI Perjuangan (Foto: Dok MI/Joko Prasetyo)

Megawati Kunjungi Makam Bung Karno, Kobarkan Kembali Semangat Asia-Afrika dari Blitar

6 jam yang lalu

Hukum
Ilustrasi - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II (Foto: Dok MI/Aswan)

BPK Bongkar Kemahalan Harga Pekerjaan Jalan di PTPN II

6 jam yang lalu

Hukum
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatra Utara (Sumut) Harli Siregar (Foto: Istimewa)

Kejati Sumut Beri Sinyal Tambah Tersangka Korupsi Aset PTPN I

7 jam yang lalu

Hukum
Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi jual beli gas di PT PGN dengan terdakwa Mantan Direktur PT PGN, Danny Praditya dan mantan Komisaris PT Inti Alasindo Energy (PT IAE) Iswan Ibrahim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

Sebelum Kerja Sama dengan PGN, Pendapatan dan Saham PT IAE jadi Jaminan Pinjaman Bank

7 jam yang lalu