Heru Budi segera Cek "By Name By Adress" atas 90 Persen Difabel di Cakung Tak dapat Bansos

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 2 Agustus 2024 2 jam yang lalu
Heru Budi Hartono (Foto: Dok MI)
Heru Budi Hartono (Foto: Dok MI)

Jakarta, MI - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, akan segera mengecek informasi masalah 90 persen penyandang disabilitas di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tidak mendapatkan bantuan sosial. 

"Ada informasi di Jakarta Timur ya, bahwa difabel 90 persen ya, saya akan cek by name by address," kata Heru kepada awak media ketika ditemui di Pasar Pramuka, Pal Meriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024). 

Heru terkejut mendapat laporan sebanyak 90 persen penyandang disabilitas di Cakung tidak pernah dapat Bansos dari Pemerintah.

Karena itu, lanjut Heru, Pemprov DKI bisa dengan mudah mengecek warga yang perlu diperhatikan. Petugas bisa mengecek langsung nama dan alamat penerima di lapangan.

"Kami punya data kependudukan, sinkron dengan Bappeda Pajak, sinkron dengan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sinkron dengan PLN, sinkron dengan kepemilikan aset," ungkap Heru.

Karena itu, lanjut Heru, Pemprov DKI dapat langsung mengecek laporan masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. 

"Kembali soal difabel, ini kami berikan ke keluarganya ya, kami cek jika tidak atau belum mendapatkan, pasti kami berikan kepada mereka," ujar Heru.

Sebelumnya diberitakan, anggota Koalisi Nasional Kelompok Kerja (Pokja) Disabilitas, Ariyani, mengungkapkan, total 4.723 orang atau 90 persen penyandang disabilitas di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tidak pernah menerima bansos dari pemerintah. 

"Jumlah warga penyandang disabilitas yang tidak pernah menerima bantuan sosial sebanyak 4.723 atau 90 persen orang, yang pernah dapat (bansos) 550 orang atau 10 persennya," kata Ariyani, di Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Bansos yang diterima sekitar 10 persen penyandang disabilitas terdiri dari alat bantu kacamata, kaki palsu, tangan palsu, kursi roda, sepatu khusus, alat peraga, alat bantu dengar, juru bahasa isyarat, komputer bicara, dan bantuan sosial lainnya. 

Selain soal bansos, lanjut Ariyani, pihaknya juga menyampaikan adanya 403 orang atau delapan persen penyandang disabilitas yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

Ariyani meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk didata dengan baik sebagai warga negara Indonesia (WNI).(Sar)