Kejagung Setop 1.334 Perkara Tindak Pidana Lewat Restoratif Justice

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 17 Juli 2022 16:36 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melaksanakan penghentian sebanyak 1.334 penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini sebagai upaya menyeimbangkan aturan yang berlaku dengan interpretasi hukum yang bertumpu pada tujuan kemanfaatan. Pernyataan tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam Webinar Diskusi Bersama Praktisi 'Restorative Justice, Apakah Solutif?', yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sabtu (16/7). "Sampai saat ini, Kejaksaan telah melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap 1.334 perkara tindak pidana umum dari total 1.454 permohonan," ungkap Burhanuddin dalam keterangan . Menurut Burhanuddin, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat menjadi sebagai salah satu bentuk diskresi penuntutan oleh penuntut umum. Ketentuan ini diharapkan dapat digunakan Jaksa untuk melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan asas kemanfaatan yang hendak dicapai. "Artinya suatu perkara jika diajukan ke Pengadilan tidak hanya semata-mata berdasarkan pelanggaran aturan hukum yang berlaku, namun juga difokuskan pada kemanfaatannya bagi masyarakat," tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Burhanuddin mengatakan pihaknya telah membentuk wadah Rumah Restorative Justice atau Rumah RJ sebagai wadah pendekatan upaya damai Dimana dalam setiap upaya perdamaian dengan pendekatan keadilan restoratif juga akan melibatkan pihak korban, tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain. "Rumah RJ akan berfungsi sebagai wadah untuk menyerap nilai-nilai kearifan lokal serta menghidupkan kembali peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk bersama-sama dengan Jaksa dalam proses penyelesaian perkara," tukasnya.

Topik:

Kejagung Restoratif Justice

Berita Sebelumnya

DPR Sebut Senjata Glock-17 Bharada E Tidaklah Wajar, Itu Biasanya Dipakai AKP!

Berita Selanjutnya

Polri Terus Perkuat Pembuktian Ilmiah di Kasus Brigadir Yoshua

Berita Terkait

Nasional
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan (Foto: Istimewa)

Menteri Haji Sambangi Markas Kejagung: Minta Pendampingan Untuk Wujudkan Amanah Presiden

13 jam yang lalu

Hukum
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Dok/MI/Istimewa)

Gugatan Praperadilannya Ditolak Hakim, Nadiem: Saya Siap Menjalani Proses Hukum

14 jam yang lalu

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok MI)

Daftar 23 Wakajati yang Dimutasi, Dari Aceh hingga Papua

14 Oktober 2025 03:30 WIB

Hukum
Silfester Matutina (Foto: Istimewa)

Kejaksaan Tak Kunjung Eksekusi Silfester Matutina ke Balik Jeruji Besi, Ada Apa?

13 Oktober 2025 19:27 WIB

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Daftar Lengkap 17 Kajati Diganti Jaksa Agung

13 Oktober 2025 19:13 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Istimewa)

Respons Kejagung Usai Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim

13 Oktober 2025 16:10 WIB