KPK Tetapkan Mardani Maming Jadi Buronan

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 26 Juli 2022 12:45 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memasukkan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Mardani Maming ke dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron. "Hari ini KPK memasukkan tersangka ini dalam daftar pencarian orang (DPO) dan paralel dengan itu KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (26/7). Ali mengatakan, Maming tidak bersikap kooperatif karena tidak memenuhi dua panggilan penyidik KPK. Untuk itu KPK meminta Maming menyerahkan diri sehingga pengusutan perkara ini tidak terkendala. "KPK berharap tersangka dapat kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terkendala," kata Ali. Sebagai informasi, Mardani Maming diproses KPK lantaran diduga menerima suap lebih dari Rp 104,3 miliar selama waktu tujuh tahun, yakni 2014-2021 terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Topik:

KPK Mardani Maming

Berita Sebelumnya

Belum Hadiri Panggilan Komnas HAM, Dimanakah Bharada E?

Berita Selanjutnya

Pengeroyok Wartawan Papua Pos Ditangkap!

Berita Terkait

Hukum
Joko Widodo bersama Luhut Binsar Pandjaitan dan Menhub Budi Karya saat meninjau proyek Kereta Cepat Whoosh (Foto: Istimewa)

KPK Mau Bongkar Kasus Kereta Cepat, Kader PKB: Sok Berani, Mending Diam Saja, Jangan Bikin Publik Makin Benci Kalian

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (kiri) dan SK tentang kuota haji 2024 (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Yang Punya Hak Diskresi akan Tersangka Korupsi Kuota Haji Rp 1 T, Siapakah Dia?

3 jam yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Belum Tetapkan Tersangka di Kasus Korupsi Kuota Haji

9 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar (Foto: Dok MI)

Komisi XII Desak Tindak Tegas Tambang Emas Ilegal oleh WNA China di Lombok

10 jam yang lalu

Hukum
Juru Kampanye Jaringan Tambang (JATAM), Alfarhat Kasman (Foto: Dok MI/Pribadi)

Data Izin Tambang Berbeda, JATAM Bongkar Mufakat Jahat ESDM dan KKP!

11 jam yang lalu

Hukum
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

MAKI ke KPK: Duduk di Belakang Meja Nunggu Laporan Korupsi Kereta Cepat

11 jam yang lalu