Kasus Pembunuhan Brigadir Yoshua Semakin Tak Jelas, Praktisi Hukum: Polri Tak Perlu Malu-malu Tutup Kasus Sambo!
![Reina Laura](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Reina Laura
Diperbarui
28 September 2022 18:07 WIB
![](https://monitorindonesia.com/images/no-image.png)
Jakarta, MI - Praktisi Hukum Tomu Pasaribu, menilai penuntasan kasus pembunuhan Bhrigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diduga dilakukan mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo dan kawan-kawan, sebaiknya ditutup saja. Sebab, daripada Polri repot merekayasa kasus tersebut hanya untuk menyelamatkan beberapa orang, dan merusak sistem dan tatanan hukum.
"Toh juga motif pembunuhan Brigadir Yosua yang sesungguhnya tidak mungkin diungkap demi penyelamatan orang-orang yang memiliki prioritas tinggi di negara ini," tegas Tomu Pasaribu di Jakarta, Rabu (28/9).
Menurutnya, Polri tidak perlu merasa malu dalam menutup kasus itu.
"Buat apa Polri malu-malu atau berpura-pura di situasi keadaan yang tidak menentu ini. Publik akan menerima apa yang akan dilakukan negara, tidak ada kemampuan rakyat untuk melawan pemerintah dan negara saat ini," ucapnya.
Tomu menegaskan, karena faktor hukum yang tidak jelas, ekonomi yang sulit serta politik saat ini yang tidak terarah. Dia juga menyarankan lebih baik menutup kasus tersebut daripada menciptakan Tsunami terhadap hukum.
"Cukup Presiden sebagai atasan Kapolri pergi kerumah orang tua Brigadir Yosua ke Jambi meminta maaf atas kehilafan dan kesalahan yang dibuat anak buahnya. Sebab keluarga almarhum Yosua juga sudah lelah dan penat menunggu dan menanti pertanggungjawaban negara dalam penuntasan motif pembunuhan anaknya," saran dia.
Menurut hemat Direktur KP3I tersebut, lebih baik hal demikian dilakukan daripada lembaga-lembaga negara rusak, karena pernyataan-pernyataan yang mengaburkan dan membuat kasus pembunuhan Brigadir Yoshua semakin kusut dan tidak jelas. [Lin]
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Hukum
![16 Anggota Polri dan 11 Jaksa Lolos Administrasi Capim KPK, ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Diky Anandya (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/peneliti-indonesia-corruption-watch-icw-diky-anandya.webp)
16 Anggota Polri dan 11 Jaksa Lolos Administrasi Capim KPK, ICW Soroti Potensi Konflik Kepentingan
6 jam yang lalu
Hukum
![Kominfo Serahkan Pengusutan Pengendali Judol Inisial T ke Polri, Alasannya Begini Ilustrasi - Pengendali Judi Online (Foto: MI/Net/Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pengendali-judi-online.webp)
Kominfo Serahkan Pengusutan Pengendali Judol Inisial T ke Polri, Alasannya Begini
26 Juli 2024 23:39 WIB
Hukum
![Bareskrim Polri Periksa 22 Saksi Korupsi PJUTS Kementerian ESDM Rp 64 Miliar Bareskrim Polri (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/bareskrim-polri.webp)
Bareskrim Polri Periksa 22 Saksi Korupsi PJUTS Kementerian ESDM Rp 64 Miliar
26 Juli 2024 23:11 WIB
Hukum
![Pakar Hukum Dorong Mabes Polri Tertibkan Tambang Galian C Ilegal di Banten dan Jabar Kegiatan usaha tambang galian C diduga ilegal makin marak di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kegiatan-usaha-tambang-galian-c-diduga-ilegal-makin-marak-di-wilayah-provinsi-jawa-barat-dan-banten.webp)
Pakar Hukum Dorong Mabes Polri Tertibkan Tambang Galian C Ilegal di Banten dan Jabar
26 Juli 2024 14:20 WIB
Nasional
![Gubernur Akpol Lantik 100 Perwira Polri SIPSS 2024, Termasuk Dua Imam Katolik Foto bersama usai acara pelantikan 100 Perwira Polri dari Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Gelombang I Tahun Anggaran 2024 (Foto: Dok MI)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/foto-bersama-usai-acara-pelantikan-100-perwira-polri-dari-sekolah-inspektur-polisi-sumber-sarjana-sipss-gelombang-i-tahun-anggaran-2024-foto-dok-mi.webp)
Gubernur Akpol Lantik 100 Perwira Polri SIPSS 2024, Termasuk Dua Imam Katolik
26 Juli 2024 00:13 WIB