Miris! Saat Presiden Jokowi Panggil Pejabat Polri ke Istana, Kapolda Jatim Ditangkap

Jakarta, MI - Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap Divisi Propam Polri terkait kasus narkoba pada Jumat (14/10) siang. Di tengah penangkapan jenderal bintang dua itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan pejabat Polri seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Perwira polisi yang menghadap Jokowi mulai dari pejabat Mabes Polri, Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia. Para pejabat polisi itu tiba di Istana Negara dengan menggunakan bus. Pertemuan dengan Jokowi akan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB. Belum diketahui apa arahan yang akan diberikan Jokowi kepada para polisi pejabat polisi tersebut. Para rombongan polisi itu terlihat mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) tanpa tutup kepala dan tongkat. Bahkan, para polisi yang biasa terlihat gagah dengan pangkat dan ajudannya masing-masing, kali polisi menghadap presiden Jokowi seperti Pramuka yang menggunakan baju coklat tua dan membawa senjata. Mereka yang hadir mengikuti arahan Jokowi, diminta mengenakan seragam dinas tanpa penutup kepala dan tongkat komando. Tak hanya itu, para pejabat Polri juga dilarang membawa ponsel melainkan hanya boleh membawa buku catatan dan pulpen. Polisi yang hadir juga tidak boleh membawa ajudan atau yang sering disebut sebagai ADC (Aide de Camp). Kendati demikian, belum diketahui apa agenda atau arahan yang akan disampaikan Jokowi sehingga mengumpulkan para petinggi Polri tersebut. Sebelumnya, saat ditanya terkait rencana pemanggilan para pejabat Polri itu, Jokowi hanya mempersilakan publik menantikannya. ada yang Miris! Jelang pertemuan dengan Jokowi, Irjen Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap oleh devisi Propam Polri. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo mengatakan, usai bertemu Presiden Jokowi, dirinya akan menggelar konperensi pers secara resmi. Kabar penangkapan Teddy ramai didengar anggota Komisi III DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni dan Anggota Komisi III DPR Habiburokhman sudah mendengar kabar soal penangkapan Teddy. "Sementara diduga benar. Kalau nggak salah narkoba" kata Sahroni saat dikonfirmasi, Jumat (14/10) siang. Kasus Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan Malang menjadi perhatian publik dalam 3 bulan terakhir. Gerdy Sambo disangka melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Yoshua Hutabarat. Sementara kasus Kanjuruhan meninggalkan luka mendalam bagi keluarga 131 korban yang tewas usai pertandingan Persebaya Surabaya Vs Arema Malang dua pekan lalu. Kasus Kanjuruhan kini masih dalam proses investigasi dari tim yang dibentuk pemerintah. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menduga bahwa pemanggilan jajaran pejabat kepolisian itu terkait dengan berbagai skandal dan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh institusi Polri belakangan ini. Menurutnya, pemanggilan ini menuai dukungan dari masyarakat, tak terkecuali DPR RI. Ia menilai pemanggilan itu menjadi momen historis yang patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Sejarah baru di mana Presiden memanggil semua pejabat Polri ke Istana. “Ini tak pernah terjadi sebelumnya, dan ini tandanya kondisi sudah urgen. Jadi saya rasa ini adalah langkah yang pas karena memang, jika melihat ke belakang, kepolisian secara menyeluruh harus diluruskan kembali pola pikir, pola kerja, dan pola komandonya. Jadi pemanggilan ini adalah langkah yang sangat baik,” kata Sahroni, Jum’at (14/10). Sahroni mengatakan, pemanggilan itu juga merupakan kuliah langsung dari Jokowi kepada jajaran polisi agar tidak melakukan hal-hal yang berlawanan dengan aturan. Dia mengatakan, tak bisa dimungkiri, banyak sekali polisi dari tingkat polres yang bertingkah dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai sebagai pengayom masyarakat. Mereka terkadang merasa gagah sendiri, padahal Kapolri sudah sering memberikan arahan tentang menjadi pelayan masyarakat yang baik. "Makanya, dengan dipanggil, mereka akan diberi satu mata kuliah langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia,” katanya. Sahroni mengharapkan pemanggilan tersebut bisa mengakhiri berbagai polemik yang terkait dengan polisi di masyarakat. “Kita tahu di polisi belakangan ini banyak oknum bahkan kesatuan yang tidak menjalankan tugas sesuai prosedur, hingga menyebabkan ketidaknyamanan di masyarakat. Karenanya, panggilan Presiden ini merupakan wujud konkret dari upaya perbaikan atas institusi Polri,” demikian Sahroni. [Lin]