Mantan Ketua KPK Meminta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pertambangan
![Adelio Pratama](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/SL4jHdN9D0g7bLGXDlWMtJHvcfiIRRXOMdxoLPXe.jpg )
Adelio Pratama
Diperbarui
7 November 2022 18:38 WIB
![Mantan Ketua KPK Meminta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pertambangan](https://monitorindonesia.com/2021/04/Abraham-Samad-ok.jpg)
Jakarta, MI - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meminta pemerintah saat ini harus benar-benar fokus pada pengelolaan sumber daya alam khususnya sektor pertambangan untuk mengantisipasi hal-hal yang merugikan negara.
"Benar, jika kita concern dan berhasil mmperbaiki tata kelola Pertambangan, bisa menutup ruang terjadinya fraud dan korupsi," cuitnya di Twitter dikutip Monitor Indonesia, Senin, (7/11).
Menurut Abraham, semua itu jika dapat dikelola dengan baik akan meningkatkan keuangan negara Indonesia ini tinggal bagaimana jiwa konsisten para pemangku kebijakan dalam mengantisipasi semua masalah yang ada.
"Pemasukan negara akan meningkat luar biasa, bisa mmbayar utang negara," tandasnya.
Disisi lain, lanjut Abraham, pengaruh lain yang akan di hasilkan oleh sektor pertambangan ini yakni gaji seluruh instansi mungkin bisa di tingkatkan kembali agar menunjang kinerja mereka serta kualitasnya yang harus dikembangkan.
"Menaikkan gaji ASN,TNI dan Polri, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta rakyat pasti sejahtera," tutupnya. (MI/Adi)
Topik:
pertambangan
Berita Terkait
Ekonomi
![Indonesian Audit Watch: Partisipasi Ijin Tambang Jangan Jadi Ladang Baru Korupsi Ilustrasi - pertambangan di Indonesia (istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/f91cafab-fb8c-4d04-aef3-e5d1ef2ccacc.jpg)
Indonesian Audit Watch: Partisipasi Ijin Tambang Jangan Jadi Ladang Baru Korupsi
10 Juli 2024 16:07 WIB
Politik
![Legislator PKS Tolak Rencana Pemerintah Bagi-bagi IUPK ke Ormas Keagamaan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/anggota-komisi-vii-dpr-ri-mulyanto.webp)
Legislator PKS Tolak Rencana Pemerintah Bagi-bagi IUPK ke Ormas Keagamaan
14 Juni 2024 13:53 WIB
Nusantara
![Dirut dan Komisaris PT GPS jadi Tersangka Tambang Ilegal di Morowali Utara Polda Sulteng memberikan keterangan kepada awak media terkait kasus pertambangan tanpa izin. (Foto: Antara)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/foto-polda-sulteng-kasus-peti-di-morowali-utara.webp)
Dirut dan Komisaris PT GPS jadi Tersangka Tambang Ilegal di Morowali Utara
4 Juni 2024 14:45 WIB
Hukum
![Eks Kadis Pertambangan Kabupaten Kutai Barat Dipanggil Kejagung, Ada Apa? Logo Jampidsus Kejagung (Foto: MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/jampidsus-kejagung.webp)
Eks Kadis Pertambangan Kabupaten Kutai Barat Dipanggil Kejagung, Ada Apa?
24 April 2024 20:32 WIB
Hukum
![MK Tolak Uji Materiil UU PWP3K oleh PT GKP, Pertambangan di Pulau-pulau Kecil di Seluruh Indonesia Harus Segera Dihentikan Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/12d4e9a6-ef6d-4b37-b3c5-74facd9ce880.jpg)
MK Tolak Uji Materiil UU PWP3K oleh PT GKP, Pertambangan di Pulau-pulau Kecil di Seluruh Indonesia Harus Segera Dihentikan
21 Maret 2024 19:28 WIB