Status Pembantaran Dicabut, Lukas Enembe Kembali Ditahan di Rutan KPK

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 21 Januari 2023 08:30 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencabut status pembantaran tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi, Lukas Enembe. Pencabutan itu dilakukan setelah tim dokter menyatakan kondisi Lukas sudah membaik. "Informasi yang kami terima oleh karena tim medis menyatakan tersangka LE (Lukas Enembe) sudah pulih sehingga dapat dipindahkan ke Rutan KPK, maka hari ini tim penyidik mencabut status pembantaran penahanan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (20/1). Selanjutnya, Gubernur Papua nonaktif itu pun dibawa kembali ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur untuk menjalani penahanan. Ali mengatakan, pihaknya akan terus memperhatikan kondisi kesehatan Lukas selama berada di Rutan KPK. "Kami sampaikan kembali sekalipun berada di Rutan KPK, tim dokter Rutan KPK selalu memantau kondisi kesehatan tersangka," ujarnya. Ali juga mengatakan, dokter pribadi dan keluarga Lukas akan dipersilakan untuk melakukan kunjungan selama mematuhi syarat dan ketentuan. Dalam kasus ini, Lukas diduga menerima suap Rp1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua. Lukas juga diduga telah menerima gratifikasi Rp10 miliar. Namun, KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut. Atas perbuatannya, Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sedangkan Rijatono disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 UU Tipikor. Lukas resmi ditahan KPK terhitung mulai 11 Januari hingga 30 Januari 2023 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Sementara Rijatono telah terlebih dahulu ditahan selama 20 hari pertama pada 5-24 Januari 2023, di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Topik:

KPK Lukas Enembe

Berita Sebelumnya

Situs Pemerintah Disusupi Iklan Judi Online, Polri Incar TO

Berita Selanjutnya

Dana TKW yang Dikumpulkan Pembunuh Berantai Bekasi-Cianjur Capai Rp 1 Miliar

Berita Terkait

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berjalan keluar usai hadir dalam rapat koordinasi dan supervisi wilayah Sumatera Utara di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta, Senin (28/4/2025). (Foto: Dok MI)

KPK dan Pola Pembiaran Bobby Nasution dalam Cermin Penyidikan APBD yang Pincang di Sumut

8 menit yang lalu

Hukum
Fuad Hasan Mansyur bersama mantan Menag Yaqut Cholil Quomas dan kawan-kawan (Foto: Dok MI/Istimewa)

Pakar Ungkap Potensi Fuad Hasan Dijerat Pasal Korupsi dan Perintangan Penyidikan Kasus Kuota Haji

3 jam yang lalu

Hukum
Ketua KPK, Setyo Budiyanto (Foto: Istimewa)

KPK Ungkap Isi Pertemuan dengan Kementerian Haji

5 jam yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Tak Panggil Bobby Nasution di Kasus Suap Proyek Jalan Sumut

6 jam yang lalu

Hukum
Nikita Mirzani (Foto: Dok MI)

KPK soal Kabar Pemanggilan Nikita Mirzani Dugaan Suap Hakim dan Jaksa

22 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 – 2022 pada Kamis (2/10/2025)

Abdul Halim, La Nyalla dan Khofifah Diduga Terlibat Korupsi Dana Hibah Jatim

3 Oktober 2025 16:38 WIB