Kemenkumham dan BRIN Perkuat Sinergitas dan Kolaborasi

Albani Wijaya

Diperbarui 1 Maret 2023 19:08 WIB

Kemenkumham dan BRIN Perkuat Sinergitas dan Kolaborasi

Jakarta, MI - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperkuat sinergitas dan kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui nota kesepahaman untuk mendukung upaya mengintegrasi serta mendayaguna hasil riset dan inovasi nasional dalam rangka perkembangan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Nota kesepahaman ini merupakan bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh Kemenkumham dan BRIN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian rencana pembangunan nasional. Komitmen bersama ini akan memantapkan langkah Kolaborasi Aksi atau "Kolaboraksi" (Kolaborasi antara Kementerian/ Lembaga yang saling bersinergi) untuk menyatukan langkah bersama dalam mengelola dan memanfaatkan hasil riset dan inovasi nasional yang dihasilkan oleh BRIN untuk dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama potensi di bidang kekayaan intelektual (KI). Hal itu diungkapkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemenkumham dan BRIN di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Rabu (1/3). Nota kesepahaman ini dianggap penting karena BRIN merupakan institusi riset satu-satunya yang memiliki seluruh data riset di Indonesia. Dimana BRIN telah berhasil mengelola lebih dari 2.500 kekayaan intelektual yang terdiri dari 2.371 Paten, 352 Hak Cipta, 122 Desain Industri, 46 Merek serta 17 Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). KI tersebut dihasilkan dari 4 entitas LPNK Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yakni Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tahun 1991 sampai 2021 sebelum terintegrasi dengan BRIN, serta dari BRIN tahun 2021 hingga 2022. “Kerja sama ini sangatlah penting. Indonesia adalah negara yang kaya raya akan flora, fauna, genetic resources, dan local wisdom. Nanti kita jika sudah dapat traktatnya dan mampu membuktikan genetic resources itu dari negara kita, kalau dipakai sebagai obat atau pengembangan lainnya, kita bisa dapat economic share,” tutur Yasonna. Pada kegiatan itu, dilaksanakan juga Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pelaksana Tugas (Plt). Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu dengan Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi yang disaksikan oleh Menkumham dan Kepala BRIN. “Kemenkumham melalui DJKI sebagai mitra kerja BRIN akan mendukung dalam upaya memberikan pelindungan KI terhadap hasil riset nasional yang dihasilkan oleh BRIN, baik dalam hal pemanfaatan data dan informasi KI serta pengembangan kapasitas terkait KI,” imbuh Razilu. Melalui PKS itu, Razilu berharap akan mewujudkan ekosistem KI yang dapat menjadi pilar bagi pemulihan dan memacu percepatan pembangunan ekonomi nasional merata di seluruh wilayah Indonesia. Lebih lanjut, dalam PKS ini disepakati untuk ruang lingkup yang terdiri dari pertukaran dan interoperabilitas data dan informasi KI dalam rangka pelindungan hasil riset dan inovasi, termasuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan serta dukungan manajemen kekayaan intelektual terhadap pelindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi hasil riset dan inovasi nasional yang dihasilkan oleh BRIN. Yasonna juga berharap, Kolaboraksi itu dapat membawa dampak yang baik untuk kedua-belah pihak dan dapat meningkatkan lebih lanjut pelindungan riset nasional yang menjadi elemen kreasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam acara puncak, Kemenkumham memberikan penghargaan kepada Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Dewan Pengarah BRIN, yang berperan memberikan arahan kepada Kepala BRIN dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN sebagai Tokoh Pendorong Pemajuan Kekayaan Intelektual. “Ibu Megawati menjadi tokoh yang menginisiasi dan mendorong berbagai kalangan termasuk para kepala daerah untuk dapat mendukung pelindungan KI melalui pembuatan Peraturan Daerah KI di wilayah dalam rangka memajukan ekonomi, dan secara konsisten aktif menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset dan inovasi dan terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” tutup Yasonna. (Berkam) #Kemenkumham dan BRIN Perkuat Sinergitas dan Kolaborasi

Topik:

Yasonna Laoly BRIN Kemenkuham

Kemenkumham dan BRIN Perkuat Sinergitas dan Kolaborasi

Berita Sebelumnya

KPK akan Periksa Pejabat Bea Cukai Yogya yang Pamer Harta Kekayaan

Berita Selanjutnya

Diakui Rafael, Harley Davidson yang Kerap Dipamerkan Mario Dandy Bodong

Berita Terkait

Pengusutan Dugaan Korupsi BRIN: Kejagung 'Tiarap", Laksana Tri Handoko Blokir WhatsAap Jurnalis

Mengingat Lagi Dugaan Korupsi BRIN 2021-2022: Tak Kunjung Jelas Siapa Pelakunya!

Yasonna Laoly: Bentuk Tim Untuk Selidiki Penembakan Ketua Komnas HAM Papua

Tanggapan Yasonna soal Kabar Mundurnya Jadwal Kongres PDIP Berkaitan Dengan Sidang Hasto

Kejagung Diminta Tak Ciut Usut Dugaan Korupsi di BRIN TA 2021-2022

Kejagung Usut Korupsi di BRIN, Siapa Bakal Terjerat?

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K