Konstruksi Perkara Suap Bupati Sidoarjo yang Kini Jadi Tahanan KPK

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 8 Maret 2023 01:58 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terkait penerimaan suap dan gratifikasi infastruktur di lingkungan Pemkab Sidoarjo. “Menetapkan dan menahan tersangka Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo terkait kasus suap dan gratifikasi proyek infastruktur di Pemkab Sidoarjo,” kata Wakil Ketua KPK, Alex Marwata, Selasa (7/3). Selain Saiful, KPK juga menahan dua tersangka lainnya yakni Ibnu Gofur (Swasta) dan Totok Sumedi (Swasta). Ketiganya kini ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari kedepan, tertanggal 7 Maret 2023 hingga 26 Maret 2023. “Untuk kepentingan penyidikan, Tim Penyidik menahan Tsk SI untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 7 Maret 2023 s/d 26 Maret 2023 di Rutan KPK pada gedung Merah Putih,” tambahnya. Diketahui, Saiful yang saat itu masih menjabat sebagai bupati, diduga menerima gratifikasi dalam bentuk uang maupun barang yang seolah-olah diatasnamakan sebagai hadiah ulang tahun, uang lebaran hingga fee atas penandatangan sidang peralihan tanah gogol gilir. Pihak-pihak yang memberikan gratifikasi antara lain adalah pihak swasta termasuk ASN dilingkungan Pemkab Sidoarjo dan Direksi BUMD. “Adapun teknis penyerahannya dilakukan secara langsung dalam bentuk uang tunai diberikan dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing yaitu US Dollar dan beberapa pecahan mata uang asing lainnya,” imbuh Alex. Untuk bentuk barang yang diterima IS antara lain berupa logam mulia seberat 50 gram, berbagai jam tangan mewah dengan merek internasional, berbagai macam tas mewah dengan merek internasional dan berbagai handphone mewah dengan merek terkenal. Saat ini besaran gratifikasi yang diterima sejumlah sekitar Rp15 Miliar dan tim penyidik masih terus mendalami penerimaan lainnya dengan memanfaatkan data LHA PPATK dan Accounting Forensik Direktorat Analisis dan Deteksi Korupsi KPK. Atas perlakuannya itu, Saiful disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang[1]Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Topik:

KPK Korupsi Bupati Sidoarjo

Berita Sebelumnya

Tim Tabur Kejagung Amankan DPO Korupsi Dana SKJS

Berita Selanjutnya

Tuntut Harun Masiku Ditangkap, KOMPAK: KPK Jangan Tebang Pilih!

Berita Terkait

Hukum
Praktisi Hukum Fernando Emas (Foto: Dok MI/Pribadi)

Mahfud Jangan "Memancing di Air Keruh", Tunjukin Dong Dugaan Keterlibatan Jokowi di Kasus Kereta Cepat Whoosh dan IKN

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mahfud Sebut KPK Bisa Langsung Usut Korupsi Kereta Cepat Tanpa Laporan

4 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Tegaskan Tetap Bisa Jerat Pejabat BUMN Meskipun Berstatus WNA

8 jam yang lalu

Hukum
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel (Foto: Dok/MI)

KPK Perpanjang Masa Penahanan Noel di Kasus Pemerasan Izin Sertifikat K3

10 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Minta Mahfud MD Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

11 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Sumut Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Mens Rea Pergeseran Anggaran APBD Sumut: Pintu Masuk Bongkar Korupsi Bobby Nasution

22 jam yang lalu