Firli Bahuri Harus Tunduk Pada Peraturan KPK, Tidak Boleh Sewenang-Wenang

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 5 April 2023 16:01 WIB
Jakarta, MI - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berkukuh mengembalikan Brigjen Endar Priantoro ke Polri, namun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersikap sebaliknya agar Brigjen Endar untuk tetap di KPK. Terkait masalah ini Firli Bahuri dinilai  bertindak melebihi apa yang seharusnya dimuat dalam aturan KPK itu sendiri. Sehingga tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada di KPK guna adanya kepastian tata kelola kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk dalam penguatan fungsi dan organisasi KPK. "Tindakannya tersebut juga menimbulkan perbedaaan pandangan personal komunikasi antara Ketua KPK dan Kapolri," kata Azmi Syahputra Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) kepada Monitor Indonesia, Rabu (5/4). Sangat jelas jika mengacu Pasal 30 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi yang di tandatangani oleh Firli menegaskan pengembalian pegawai ke insitusi awal dikembalikan ke instansi induknya. "Apabila pegawai terbukti secara sah melakukan pelanggaran disiplin berat," jelas Dosen hukum pidana Universitas Trisakti ini. Jadi, ujar Azmi, sepanjang Ketua KPK tidak dapat menunjukkan ada pelanggaran disiplin berat yang dilakukan olwh Brigjen Endar Priantoro maka pengembalian tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan KPK itu sendiri. "Ini fenomena unik sekaligus menarik, dimana Ketua KPK tidak patuh dengan aturan yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri, seolah ada keadaan lain disini maupun adu ego, dan memancing kegaduhan publik apalagi melihat dari berbalas surat dari ketua kpk maupun Kapolri tentang dialektika hal ini," ungkapnya. "Dan pasti akan tampak faktanya pada akhir muaranya, karena sepanjang Ketua KPK belum menerangkan dan menyampaikan adanya kesalahan dan bukti bahwa terdapat pelanggaran disipilin berat yang dilakukan oleh Brigjen Endar maka patut diduga ada motif lain atau keperpihakan kepentingan termasuk patut diduga keberadaan Brigjen Endar menjadi "ancaman di KPK " terkait peran dan fungsi dalam jabatannya tersebut," tambah Azmi.

Topik:

KPK Polri azmi syahputra alpha

Berita Sebelumnya

Polisi Kantongi Rekaman CCTV Kasus Anak Pejabat Polda NTB, Tabrak Pelajar hingga Tewas

Berita Selanjutnya

Pemeriksaan Merek dalam Proses Pendaftaran

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK soal Gugatan Praperadilan Anggota DPRD Jatim di Kasus Dana Hibah: Kita Hormati

3 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Haiyani Rumondang: Dalami Aliran Dana ke Pihak PJK3

3 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

7 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Didesak Usut Temuan BPK Perdin Fiktif Bapanas Rp 5,03 Miliar

8 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo (Foto: Dok MI)

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

8 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Bidik Tersangka Baru Korupsi Proyek Tol Trans Sumatra Rp 205 M

8 jam yang lalu