Kena OTT KPK, Bupati Meranti Diduga Terima Suap Pengadaan Jasa Umrah

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 7 April 2023 19:46 WIB
Jakarta, MI - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, yang kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga menerima suap terkait pengadaan jasa umroh. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. "Suap pengadaan jasa umrah. Itu yang terlihat di awal. Selanjutnya kami kembangkan," ujar Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat (7/4). Selain itu, KPK juga menduga Adil melakukan korupsi terkait pemotongan Uang Pengganti dan Ganti Uang Persediaan (UP dan GUP). “Pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang persediaan (UP dan GUP) dipotong 5-10 persen,” kata Ghufron. Dilansir dari situs Kementerian Keuangan (Kemenkeu), UP adalah uang muka kerja dari Kuasa BUN (KPPN) kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya. UP digunakan membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Sementara GUP adalah perintah membayar yang dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. Sebelumnya, Bupati Meranti M Adil kena OTT KPK pada Kamis (6/4) malam. Puluhan pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti pun juga turut diamankan saat proses OTT tersebut. Dalam OTT terhadap Bupati Meranti itu, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang. “Untuk bukti uang sementara kami pastikan tim juga mengamankannya,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (7/4). Namun, KPK masih belum dapat memberikan informasi jumlah uang yang menjadi bukti karena masih dalam proses perhitungan.

Topik:

KPK OTT Bupati meranti

Berita Sebelumnya

Bupatinya Kena OTT, Gubernur Riau Sampaikan Hal Ini

Berita Selanjutnya

Profil Bupati Meranti yang Kena OTT KPK, Pernah Sebut Kemenkeu Berisi Iblis

Berita Terkait

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

5 jam yang lalu

Hukum
Satori (kiri) dan Heri Gunawan (kanan) (Foto: Kolase MI)

Tenang Saja! KPK Tetap Jebloskan Satori dan Heri Gunawan ke Tahanan, Setelah...

5 jam yang lalu

Hukum
DPRD Ogan Komering Ulu (Foto: Dok MI)

Terlibat Korupsi Dana Pokir, Anggota DPRD OKU Fraksi PPP, Hanura dan PDIP Dipecat!

6 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. (Foto: Dok MI)

Korupsi Anoda Logam Kembali Digas KPK, Pejabat Antam Langsung "Digarap"

7 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) Tbk (Foto: Dok MI)

KPK Periksa Eks dan Pegawai Antam terkait Korupsi Anoda Logam antara Antam dan Loco Montrado

7 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Cecar Pejabat Kemnaker Terkait Penggunanan Uang Hasil Pemerasan Izin TKA

7 jam yang lalu