Janggal, DPR Minta Kapolda Kaltara Klarifikasi Pencopotan Kadiv Propam Kombes Teguh

Rizky Amin

Diperbarui 23 April 2023 12:15 WIB

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya memberikan klarifikasi buntut pencopotan Kabid Propam Kombes Teguh Triwantoro yang dinilai janggal. Sahroni menyebut jika alasan terkait pencopotan itu serius maka perlu disampaikan. “Saya pikir pencopotan pejabat di kepolisian wajar dan bisa dilakukan apabila ada hal serius yang dilakukan pejabat polisi tersebut. Nah, ini yang mungkin harus diklarifikasi atau diperjelas oleh Kapolda Kaltara kepada pihak yang berkepentingan, misalnya Kapolri atau Komisi III DPR,” kata Sahroni kepada wartawan, dikutip pada Minggu (23/4). Legislator NasDem ini menilai wajar pencopotan personel Polri dari jabatan jika ada kasus serius di baliknya. Meski demikian, ia tak ingin jika keputusan pemberhentian sementara hanya berdasar pada rasa suka dan tidak suka. “Apabila memang ternyata ada suatu hal atau kasus yang serius, maka saya rasa pencopotan sementara ini harus dilakukan. Namun, bila ternyata hanya persoalan like and dislike, nah ini yang kemarin (Ketua Komisi III DPR) Pak Bambang Pacul sebut ‘abuse of power’,” tutur Sahroni. Oleh karena itu, Sahroni meminta klarifikasi Kapolda Kaltara yang lengkap terkait pemberhentian Kabid Propam Kaltara. Ia tak ingin kejanggalan ini jadi bola liar di masyarakat. “Kita hargai proses di internal organisasi Polri, namun kami di Komisi III DPR juga berhak meminta klarifikasi atas segala yang terjadi di tubuh kepolisian,” tegasnya. Pencopotan Kombes Teguh Triwantoro dari jabatan Kabid Propam Polda Kaltara dianggap janggal. Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto bahkan mencurigai ada sesuatu di balik langkah Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya mencopot Kabid Propam. Pencopotan Kombes Teguh ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Budi Rachmat. Polda Kaltara mengklaim pencopotan sudah sesuai aturan. “Pemberhentian sementara tersebut sudah sesuai mekanisme, yaitu atas rekomendasi sidang Dewan Pertimbangan Karir. Sehingga kemudian diterbitkan Surat Perintah Kapolda Kaltara Nomor : 522/IV/KEP./2023,” kata Kombes Budi Rachmat seperti dilansir dari Antara, Senin (17/4). Polda Kaltara menyebut pemberhentian sementara ini disebut untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Kaltara. “Pemberhentian sementara KBP Teguh Triwantoro dari Kabid Propam Polda Kaltara sudah dikoordinasikan dan dilaporkan ke Mabes Polri,” ujar Budi. Polda Kaltara menyebut pencopotan Kombes Teguh terkait kasus pencurian BBM ilegal yang sudah ditangani, berdasarkan hasil audit penyidikan ternyata masih ada barang bukti BBM yang hilang belum dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik saat gelar perkara di ruangan Kapolda Irjen Pol Daniel Adityajaya. “Inilah yang akan kami dalami melalui Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilakukan oleh Itwasda Polda Kaltara, agar tidak mengganggu proses tersebut, maka Kombes Pol Teguh Triwantoro sementara kami non aktifkan dari jabatan Kabid Propam Polda Kaltara,” imbuh Budi. Mabes Polri sudah buka suara soal Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya memberhentikan sementara Kabid Propam Polda Kaltara Kombes Teguh Triwantoro. Polri mengatakan pencopotan sementara pejabat utama polda diperbolehkan bila masalahnya berat. “Bila ada permasalahan berat, Kapolda boleh memberhentikan sementara sambil menunggu gantinya, sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada awak media, Senin (17/4). Sandi lalu menekankan Polri berkomitmen berbenah. Selain itu, Polri berkomitmen meningkatkan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. “Polri sungguh-sungguh berbenah dan berkomitmen sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat,” ucap Sandi.

Topik:

DPR polda kaltara

Janggal, DPR Minta Kapolda Kaltara Klarifikasi Pencopotan Kadiv Propam Kombes Teguh

Berita Sebelumnya

Menanti Status Hukum Johnny G Plate di Kasus Korupsi BTS Kominfo

Berita Selanjutnya

Ini Penjelasan Kemenkumham Jawa Barat Soal Remisi Setya Novanto

Berita Terkait

Aturan BPJH Produk Tanpa Sertifikasi Halal jadi Ilegal, DPR: Ngawur dan Sembrono!

DPR Desak KPK Periksa Eks Kepala Bapanas Arief soal Dugaan Korupsi Demurrage Beras

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

Dasco Dukung Rencana Pemerintah Audit Bangunan Pondok Pesantren Berusia Tua

Legislator PKB Minta Nama Atlet Senam Israel Dicoret dari Daftar Peserta AGWC 2025

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K