Firli Bahuri Tak Jadi Lengser Tahun Ini

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 26 Mei 2023 04:36 WIB
Jakarta, MI - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan gugatan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dilayangkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait masa jabatan pimpinan lembaga antirasuah itu. Hasilnya, hakim mengetuk masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun, dari yang sebelumnya hanya 4 tahun. Dengan putusan MK tersebut, maka Firli Bahuri dan pimpinan KPK lainnya tak jadi lengser tahun ini. Karena masa jabatannya diperpanjang satu lagi atau sampai pada pemilu 2024. "Ini nambah satu tahun. Ya nggak ada pansel. Ya sekarang enggak ada pansel," ujar Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto di Jakarta, Kamis, (25/5). Sebab menurut Bambang, keputusan MK bersifat final dan mengikat. Maka keputusan tersebut harus diikuti. "Tapi keputusan MK bersifat final dan mengikat. Kalau udah final dan mengikat ya kita mau ngomong apa? Berarti oke kan gitu," ujar Bambang. Sehingga pemerintah tidak akan menggelar panitia seleksi atau pansel. "Ya ini udah berlaku, dibaca di putusan MK nya lah, karena nanti yang melakukan yudisial review adalah Gufron. Pak Gufron toh? nah ini dikabulkan, berarti ini yang kabul juga. Dan itu berarti seterusnya 5 tahun," jelas Bambang. Ketua DPP PDIP ini mengatakan, sebelum pengambilan keputusan itu Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan pendapat DPR sebagai perumus undang-undang. "Nah MK sebelum ambil putusan tentu bertanya pada DPR kenapa ini dulu 4 tahun? maka sikap DPR sudah disampaikan melalui Komisi III. Dan itu historical, pembuatan undang-undangnya itu sudah pasti disampaikan di dalam MK sebelum ambil putusan mengundang pihak-pihak terkait," ujar Pacul. "Di kami udah ada tim kuasa hukumnya DPR itu di Komisi III. Komisi III membuat tim kuasa hukum. Di situ komplit hampir seluruh fraksi ada. Itu kan sudah diminta berpendapat," pungkasnya. (LA) #Firli Bahuri#Firli Bahuri KPK

Topik:

KPK DPR Firli Bahuri Pansel

Berita Sebelumnya

MK Kabulkan Gugatan Nurul Ghufron, Fahri Hamzah Singgung Masa Jabatan Presiden

Berita Selanjutnya

Nindy Ayunda Penuhi Panggilan Bareskrim Soal Kasus Dito Mahendra

Berita Terkait

Hukum
Bupati Meranti (Nonaktif) Muhammad Adil (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Kasus Bupati Meranti Disinggung Purbaya, Apa Kabar 8 Pegawai BPK Riau Dicegah ke Luar Negeri?

24 menit yang lalu

Hukum
Mantan Anggota BPK Pius Lustrilanang yang kini menjabat sebagai Komisari Independem PT Aneka Tambang (Antam) (Foto: Istimewa)

Ini Pejabat BPK Terseret Kasus Bupati Sorong yang Disinggung Purbaya, Pius Lustrilanang Lolos?

43 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Mulai Kumpulkan Informasi Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

1 jam yang lalu

Hukum
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda (Foto: Dok/MI)

Gubernur Malut Sherly Tjoanda Sambangi Markas KPK, Ada Apa?

2 jam yang lalu

Hukum
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman (Foto: Dok/MI)

Tunggu Laporan untuk Tindaklanjuti Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, Koordinator MAKI: KPK Super Ngawur!

3 jam yang lalu

Hukum
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria (Foto: Ist)

Nah Lho! Sampai Detik Ini, KPK Belum Temukan SK Pencabutan 4 IUP Tambang di Raja Ampat

19 jam yang lalu