Sebelum Putuskan Gugatan Sistem Pemilu, MK Bakal Rapat Permusyawaratan Hakim

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 2 Juni 2023 16:25 WIB
Jakarta, MI - Sebelum putuskan gugatan sistem pemilihan umum (Pemilu) Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dalam waktu dekat ini. Juru Bicara MK, Fajar Laksono menyebut gugatan sistem Pemilu telah mengumpulkan kesimpulan dari sejumlah pihak yang nantinya akan dibahas di meja hakim konstitusi. "Sudah (penyerahan kesimpulan), sampe jam 11.00 WIB (kemarin), ada 10 kesimpulan," kata Fajar kepada wartawan, Jumat (2/6). Ia menerangkan bahwa kesimpulan diajukan dari pihak pemohon dan pemerintah. Lalu sejumlah pihak terkait lainnya yang terdiri dari partai politik dan lembaga swadaya masyarakat ikut serta menyerahkan kesimpulan. Selanjutnya sejumlah kesimpulan akan digabungkan dan diserahkan kepada hakim konstitusi untuk dikaji dan ditelaah. Kemudian hakim konstitusi akan mengagendakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebelum membacakan amar putusan. "Berikutnya dikompilasi, diserahkan kepada Hakim Konstitusi, ditelaah/dikaji, untuk kemudian diagendakan RPH," jelasnya. Sebelumnya MK menepis tudingan bahwa bakal mengetok sistem Pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Sebab MK baru menjadwalkan tahap penyerahan kesimpulan pada Rabu (31/5). "Yang pasti pada 31 Mei mendatang baru penyerahan kesimpulan dari para pihak," kata Fajar. Lalu usai kesimpulan dibahas maka hakim konstitusi bakal segera mengambil keputusan soal pemberlakukan sistem Pemilu. "Jika ditanya kapan (sidang pembacaan putusan), itu masih belum tahu. Tapi nanti pasti akan diagendakan," ujarnya.

Topik:

MK Sistem pemilu

Berita Sebelumnya

Eks Komisioner KPK Harap Pengusutan TPPU Rp 349 T Tak Lagi Pada Pencegahan, Tapi...

Berita Selanjutnya

Bejat! Mahasiswa di Serang Cabuli Bocah 5 Tahun

Berita Terkait

Hukum
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan

17 Oktober 2025 13:58 WIB

Opini
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Azmi Syahputra (Foto: Dok MI/Pribadi)

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

17 Oktober 2025 00:15 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

12 Oktober 2025 16:24 WIB

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB

Ekonomi
Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Foto: Dok MI)

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

29 September 2025 16:44 WIB